Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jurnalis yang Ingin Liput Sidang Tahunan MPR Harus Punya ID Card Khusus

Kompas.com - 06/08/2019, 07:26 WIB
Hotria Mariana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


KOMPAS.com
– Segala persiapan jelang Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah digodok. Salah satunya pemberlakuan sistem ID Card bagi para jurnalis yang ingin meliput acara tersebut.

"Untuk pertama kalinya kami melakukan pendaftaran secara online, sebagai syarat mendapatkan ID card tersebut," kata Kepala Biro (Kabiro) Hubungan Masyarakat (Humas) MPR Siti Fauziah, Senin (5/8/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Adapun pendaftaran tersebut ditutup pada Rabu (7/8/2019). Sementara itu, ID card akan dibagikan pada Kamis (15/8/2019).

"Yang sudah mendaftar sekitar 300 jurnalis dan masih banyak yang belum mendaftar," ujar Titi, sapaan akrab Siti Fauziah.

Baca juga: Jelang Akhir Masa Bakti, MPR Mendadak Sibuk

Maka dari itu, Titi mengimbau, bagi media yang ingin meliput Sidang Tahunan MPR 2019 agar segera mendaftarkan jurnalisnya.

Soal bentukan ID Card, lebih lanjut Titi menjelaskan, pada kartu tersebut nantinya akan tercantum zona peliputan yang disertai barcode.

Wartawan dengan ID Zona A bisa meliput di dalam sidang, dekat podium, tempat pimpinan MPR, presiden dan wakil presiden, serta pimpinan lembaga negara.

Sementara itu, Zona B menempati balkon kiri dan kanan. Kemudian, Zona C berada di selasar Gedung Nusantara, dan Zona D di lobby di luar Gedung Nusantara.

"Nanti kami tempatkan scan untuk barcode itu," tuturnya.

Baca juga: Soal Kursi Ketua MPR, Surya Paloh: Saya Sebagai Senior Harus Ngalah

Ia menambahkan, selain untuk peliputan Sidang Tahunan MPR, ID Card tersebut dapat pula digunakan sebagai akses meliput agenda lain yang digelar di hari yang sama.

Misalnya, Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pidato Kenegaraan dan Sidang DPR Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Kami bekerjasama dengan DPR dan DPD sudah sepakat menggunakan satu ID card ini," imbuh Titi.

Mengenai teknis Hari-H, Titi mengingatkan, agar jurnalis datang lebih pagi dengan mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Itu disampaikan semata-mata untuk menghindari keterlambatan, lantaran sidang yang akan digelar pada Jumat (16/8/2019) tersebut dimulai pukul 08.30 WIB.

Baca juga: 236 Kursi Anggota Dewan Kosong di Sidang Tahunan MPR

"Datang lebih pagi dengan menempati sesuai zona. (Khusus) Zona B di balkon sangat terbatas hanya memuat maksimal 60 orang," tandasnya.

Hal senada juga ditekankan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi M. Jaya.

"Ini terkait dengan pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan tempat peliputan yang terbatas agar tidak terjadi kegaduhan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri 'Open House' di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri "Open House" di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Nasional
Telepon Wamenlu AS Pasca-serangan Iran ke Israel, Menlu Retno: Anda Punya Pengaruh Besar

Telepon Wamenlu AS Pasca-serangan Iran ke Israel, Menlu Retno: Anda Punya Pengaruh Besar

Nasional
Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat 'April Mop'

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat 'April Mop'

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com