Kompas.com - 06/08/2019, 07:15 WIB
Ilustrasi tahanan. THINKSTOCKPHOTOSIlustrasi tahanan.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus mencakup mengenai ketentuan soal mekanisme upaya paksa.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju menegaskan, upaya paksa atau ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 1×24 jam.

Ketentuan ini sempat diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian, aturan itu dihapus saat UU ITE direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

"Revisi UU ITE harus mengembalikan hal baik yang pernah dirumuskan oleh UU ITE tahun 2008 bahwa mekanisme upaya paksa harus dengan izin dari pengadilan," ujar Anggara kepada Kompas.com, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Agar Tak Tumpang Tindih, UU ITE dan RKUHP Diminta Sejalan

Anggara menjelaskan, segala bentuk upaya paksa berdasarkan izin pengadilan telah diatur dalam International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Sementara, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara peserta yang menandatangani kovenan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, ketentuan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR. Begitu juga dengan KUHP dan KUHAP.

"Revisi UU ITE akan juga mendukung pembaharuan KUHAP dalam RKUHAP, bahwa segala bentuk upaya paksa harus dengan izin pengadilan," ucap Anggara.

"Sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR untuk melaksanakan kewajiban Indonesia sebagai negara peserta ICCPR," kata dia.

Baca juga: ICJR Minta Pasal Multitafsir dan Berpotensi Overkriminalisasi di UU ITE Dihapus

Wacana pemerintah merevisi UU ITE mengemuka pasca-pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril oleh Presiden Joko Widodo.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menyatakan bahwa pemerintah akan membahas rencana revisi UU ITE ini dan meminta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mulai mengkaji rencana revisi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

Nasional
Program 'Kita Jaga Kiai', Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Program "Kita Jaga Kiai", Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Nasional
Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia Atas Pengertiannya Terhadap PPKM

Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia Atas Pengertiannya Terhadap PPKM

Nasional
Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Nasional
Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Nasional
Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Nasional
UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

Nasional
Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Nasional
Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X