Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Listrik Padam, Ketua Komisi VII: Menteri BUMN dan ESDM Saja Diganti

Kompas.com - 06/08/2019, 06:43 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, tak hanya Direksi PLN yang harus bertanggung jawab atas peristiwa pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada Minggu (4/8/2019).

Menurut dia, menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Itu tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti," kata Gus Irawan saat dihubungi wartawan, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Dampak Mati Listrik Se-Jabodetabek, Warga di Bogor Rebutan Air Bersih

Gus Irawan mengatakan, presiden memiliki kewenangan untuk mengganti menteri yang tidak sesuai kebutuhan presiden agar program kerja tetap berjalan dengan baik.

"Lagian kan Presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," ujar dia.

Ia juga mengatakan, persoalan pemadaman listrik itu merupakan persoalan yang serius.

Gus Irawan khawatir, tidak adanya Dirut defenitif PLN menjadi salah satu persoalan di balik peristiwa pemadaman tersebut.

"Presiden pun menaruh perhatian hingga datangi direktur PLN. Saya khawatir dengan tidak adanya Dirut defenitif PLN, sehingga tidak ada yang berani ambil inisiatif," tuturnya.

Selanjutnya, Gus Irawan mengatakan, kejadian pemadaman listrik secara masal itu tak boleh kembali terulang.

Ia mengatakan, PLN harus membuat contingency plan dan system control agar apabila ada masalah tidak berdampak luas.

Baca juga: Ketika Lampu Mati di Wilayah Jawa Jadi Sorotan Media Internasional

Diberitakan sebelumnya, Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat serta Jawa Tengah mengalami mati listrik lebih dari enam jam.

Bahkan, hingga Senin pagi ini, masih ada sejumlah wilayah yang belum teraliri listrik secara normal.

Minggu sore, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan, pemadaman listrik ini terjadi karena gangguan pada sistem transmisi.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani pada Minggu sore menyampaikan, pemadaman listrik ini terjadi akibat gangguan pada sisi transmisi ungaran dan pemalang berkapasitas 500 KV.

Baca juga: Soal Listrik Padam, Polisi Tak Temukan Human Error atau Sabotase

Gangguan itu menyebabkan gagal transfer energi dari timur ke barat sehingga terjadi gangguan ke seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Pulau Jawa.

Gangguan tersebut mengakibatkan aliran listrik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta sebagian wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami pemadaman listrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com