Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Listrik Padam, Ketua Komisi VII: Menteri BUMN dan ESDM Saja Diganti

Kompas.com - 06/08/2019, 06:43 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, tak hanya Direksi PLN yang harus bertanggung jawab atas peristiwa pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada Minggu (4/8/2019).

Menurut dia, menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Itu tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti," kata Gus Irawan saat dihubungi wartawan, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Dampak Mati Listrik Se-Jabodetabek, Warga di Bogor Rebutan Air Bersih

Gus Irawan mengatakan, presiden memiliki kewenangan untuk mengganti menteri yang tidak sesuai kebutuhan presiden agar program kerja tetap berjalan dengan baik.

"Lagian kan Presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," ujar dia.

Ia juga mengatakan, persoalan pemadaman listrik itu merupakan persoalan yang serius.

Gus Irawan khawatir, tidak adanya Dirut defenitif PLN menjadi salah satu persoalan di balik peristiwa pemadaman tersebut.

"Presiden pun menaruh perhatian hingga datangi direktur PLN. Saya khawatir dengan tidak adanya Dirut defenitif PLN, sehingga tidak ada yang berani ambil inisiatif," tuturnya.

Selanjutnya, Gus Irawan mengatakan, kejadian pemadaman listrik secara masal itu tak boleh kembali terulang.

Ia mengatakan, PLN harus membuat contingency plan dan system control agar apabila ada masalah tidak berdampak luas.

Baca juga: Ketika Lampu Mati di Wilayah Jawa Jadi Sorotan Media Internasional

Diberitakan sebelumnya, Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat serta Jawa Tengah mengalami mati listrik lebih dari enam jam.

Bahkan, hingga Senin pagi ini, masih ada sejumlah wilayah yang belum teraliri listrik secara normal.

Minggu sore, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan, pemadaman listrik ini terjadi karena gangguan pada sistem transmisi.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani pada Minggu sore menyampaikan, pemadaman listrik ini terjadi akibat gangguan pada sisi transmisi ungaran dan pemalang berkapasitas 500 KV.

Baca juga: Soal Listrik Padam, Polisi Tak Temukan Human Error atau Sabotase

Gangguan itu menyebabkan gagal transfer energi dari timur ke barat sehingga terjadi gangguan ke seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Pulau Jawa.

Gangguan tersebut mengakibatkan aliran listrik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta sebagian wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami pemadaman listrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com