Kapuspen: Pasukan TNI di Nduga Bukan untuk Menakuti Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi menegaskan bahwa keberadaan pasukan TNI di Kabupaten Nduga, Papua bukan untuk menakut-nakuti masyarakat.

Selain bertugas menjaga keamanan, prajurit TNI ditempatkan di sana untuk membantu pembangunan infrastruktur sesuai kebijakan pemerintah.

"Keberadaan pasukan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Tugas mereka adalah membangun infrastruktur perhubungan darat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nduga," ujar Sisriadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2019).

Ia menanggapi permintaan Bupati Nduga Yairus Gwijangge agar aparat TNI/Polri ditarik dari Kabupaten Nduga.

Baca juga: Ketua DPR: Permintaan Tarik TNI/Polri dari Nduga Harus Dibahas Bersama

Yairus menyampaikan permintaan itu saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Sementara itu, menurut Sisriadi, sebagian pasukan TNI juga diberi tugas membantu Polri dalam rangka penegakan hukum.

Polri tengah mengejar pelaku pembunuhan puluhan pekerja proyek jembatan PT Istaka Karya. Diduga, tersangka pelaku masih bersembunyi di wilayah Nduga.

Oleh sebab itu, ia menilai keberadaan aparat TNI/Polri penting untuk menjaga keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Khususnya membantu menangkap DPO kriminal bersenjata yang bersembunyi di wilayah Nduga dan sekitarnya," kata Sisriadi.

"Kenapa harus TNI? Masih ingat karyawan PT Istaka Karya yang dihabisi secara tidak manusiawi oleh kriminal bersenjata?" ucap dia. 

Baca juga: Bupati Nduga Minta TNI/Polri Ditarik dari Wilayahnya, Ini Tanggapan Polri

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nduga meminta pemerintah segera menarik aparat TNI/Polri menyusul operasi militer pada awal Desember 2018 lalu.

Operasi tersebut digelar untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans Papua. Para tersangka diduga anggota Organisasi Papua Merdeka.

Permintaan penarikan aparat TNI/Polri itu disampaikan oleh Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Masyarakat Nduga itu tidak hidup tenang, mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke bebrapa kabupaten tetangga dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan. Sehingga kami dengan harapan penuh meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR RI bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, menuturkan bahwa masyarakat Nduga umumnya mengalami trauma yang berkepanjangan sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Saat itu Kopassus yang dipimpin Brigjen Prabowo Subianto melakukan operasi militer pembebasan sandera Tim Ekspedisi Lorentz ‘95.

Baca juga: Sekda: Warga Nduga di Pengungsian Butuh Tempat Tinggal

Namia mendengar kabar dari berita di media massa yang menyebut pengiriman pasukan TNI/Polri bertujuan untuk menjaga proyek pembangunan jalan pemerintah pusat.

Namun, aparat TNI/Polri justru masuk ke kampung-kampung, bahkan rumah penduduk, karena proyek pembangunan jalan terhenti.

"Sementara pembangunan jembatan maupun jalannya ini belum jalan. tapi anggota TNI Polri yang dikirim ke sana itu bukan menjaga pembangunan jalan tetapi masuk ke kampung-kampung masyarakat di sana, di rumah-rumah masyarakat di sana," kata Namia.

"Trauma ini berkepanjangan dari peristiwa 1996 yang terjadi di Mapenduma. Trauma itu terus terbawa sampai dengan sekarang. Seperti itu sehingga persoalan ini, dalam waktu singkat mau diselesaikan sangat susah," ucapnya.