Reputasi PLN Rusak Akibat Listrik Padam, Bagaimana Mengembalikannya?

Kompas.com - 05/08/2019, 17:34 WIB
Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN, di Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).  Kedatangan Jokowi ini untuk meminta penjelasan PLN mengenai padamnya listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN, di Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019). Kedatangan Jokowi ini untuk meminta penjelasan PLN mengenai padamnya listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa padamnya listrik di sebagian wilayah di Jawa membuat Presiden Joko Widodo mendatangi kantor PT PLN (Persero), Senin (5/8/2019).

Dalam kunjungannya, Jokowi menegur direksi dan jajaran petinggi PLN. Dia menyebut, hal ini tidak hanya merusak reputasi PLN, tetapi juga konsumen yang dirugikan.

"Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN namun, banyak hal di PLN terutama konsumen sangat dirugikan," ucap Jokowi di kantor PLN.

Ketua Umum perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Agung Laksamana mengatakan, PLN sebagai badan publik memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan terikat pada ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: Dinilai Lambat Sebarkan Info, Ini Harusnya Langkah PLN saat Blackout

Sehingga prosedur awal setelah krisis adalah menjelaskan komitmen serta langkah-langkah mitigasi dalam operasional agar kejadian ini tidak lagi terulang.

"Termasuk antisipasi memberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan. Sehingga kembali terbangun trust dan reputasi PLN yang terjaga," ucap Agung menjawab Kompas.com, Senin (5/8/2019).

Tentu hal ini tidak dapat dilakukan segera dan instan, Agung melanjutkan, membangun kepercayaan membutuhkan proses dan kebenaran. Selain itu, PLN juga perlu membuat cara sendiri untuk untuk menemukan langkah-langkah komunikasi dengan publik.

Apalagi, setiap perusahaan memiliki cara berkomunikasi sendiri. Secara teori, sebut Agung, setiap perusahaan dan lembaga memiliki formula berbeda dalam menangani informasi terkait krisis.

Namun, secara garis besar, prinsip-prinsip yang harus dilakukan serupa, seperti proaktif, kecepatan, dan penyajian fakta dari narasumber kredibel serta konteksnya.

"Jadi secara organisasi dan juga praktisi humasnya pun harus siap menyikapi hal-hal ini. Di sini peran humas menjadi kritis baik ke eksternal maupun kepada senior manajemennya," ujar Agung.

Saat terjadinya blackout atau listrik padam secara serentak di Jakarta, Banten, dan sebagian wilayah Jawa Barat PLN tidak langsung memberikan informasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Masyarakat Tak Hindari Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Tak Hindari Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kasus Fatwa MA dan Red Notice, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Kasus Fatwa MA dan Red Notice, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
UPDATE 4 Maret: Tambah 176, Total Pasien Covid-19 Meninggal 36.897 Orang

UPDATE 4 Maret: Tambah 176, Total Pasien Covid-19 Meninggal 36.897 Orang

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sehat

Kemenkes: Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sehat

Nasional
Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Virus Corona B.1.1.7

Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Virus Corona B.1.1.7

Nasional
UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

Nasional
Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

Nasional
Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Nasional
Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Nasional
KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Nasional
KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

Nasional
Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Nasional
Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X