Kompas.com - 05/08/2019, 17:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa padamnya listrik di sebagian wilayah di Jawa membuat Presiden Joko Widodo mendatangi kantor PT PLN (Persero), Senin (5/8/2019).

Dalam kunjungannya, Jokowi menegur direksi dan jajaran petinggi PLN. Dia menyebut, hal ini tidak hanya merusak reputasi PLN, tetapi juga konsumen yang dirugikan.

"Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN namun, banyak hal di PLN terutama konsumen sangat dirugikan," ucap Jokowi di kantor PLN.

Ketua Umum perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Agung Laksamana mengatakan, PLN sebagai badan publik memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan terikat pada ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: Dinilai Lambat Sebarkan Info, Ini Harusnya Langkah PLN saat Blackout

Sehingga prosedur awal setelah krisis adalah menjelaskan komitmen serta langkah-langkah mitigasi dalam operasional agar kejadian ini tidak lagi terulang.

"Termasuk antisipasi memberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan. Sehingga kembali terbangun trust dan reputasi PLN yang terjaga," ucap Agung menjawab Kompas.com, Senin (5/8/2019).

Tentu hal ini tidak dapat dilakukan segera dan instan, Agung melanjutkan, membangun kepercayaan membutuhkan proses dan kebenaran. Selain itu, PLN juga perlu membuat cara sendiri untuk untuk menemukan langkah-langkah komunikasi dengan publik.

Apalagi, setiap perusahaan memiliki cara berkomunikasi sendiri. Secara teori, sebut Agung, setiap perusahaan dan lembaga memiliki formula berbeda dalam menangani informasi terkait krisis.

Namun, secara garis besar, prinsip-prinsip yang harus dilakukan serupa, seperti proaktif, kecepatan, dan penyajian fakta dari narasumber kredibel serta konteksnya.

"Jadi secara organisasi dan juga praktisi humasnya pun harus siap menyikapi hal-hal ini. Di sini peran humas menjadi kritis baik ke eksternal maupun kepada senior manajemennya," ujar Agung.

Saat terjadinya blackout atau listrik padam secara serentak di Jakarta, Banten, dan sebagian wilayah Jawa Barat PLN tidak langsung memberikan informasi.

 

Baru, sekitar dua jam kemudian, informasi pertama mengenai blackout ini disampaikan secara resmi oleh pihak PLN.

Hal ini membuat PLN dinilai lamban dalam memberikan penanganan pemadaman listrik.

Di lain sisi, blackout yang terjadi sejak Minggu siang hingga malam itu berdampak besar bagi aktivitas masyarakat.

Alasan-alasan ini membuat citra dan reputasi PLN di mata masyarakat rusak.

Baca juga: Bantah PLN, Nyatanya Ada Pemadaman Bergilir di Depok

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.