Kompas.com - 05/08/2019, 17:34 WIB
Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN, di Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).  Kedatangan Jokowi ini untuk meminta penjelasan PLN mengenai padamnya listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN, di Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019). Kedatangan Jokowi ini untuk meminta penjelasan PLN mengenai padamnya listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa padamnya listrik di sebagian wilayah di Jawa membuat Presiden Joko Widodo mendatangi kantor PT PLN (Persero), Senin (5/8/2019).

Dalam kunjungannya, Jokowi menegur direksi dan jajaran petinggi PLN. Dia menyebut, hal ini tidak hanya merusak reputasi PLN, tetapi juga konsumen yang dirugikan.

"Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN namun, banyak hal di PLN terutama konsumen sangat dirugikan," ucap Jokowi di kantor PLN.

Ketua Umum perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Agung Laksamana mengatakan, PLN sebagai badan publik memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan terikat pada ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: Dinilai Lambat Sebarkan Info, Ini Harusnya Langkah PLN saat Blackout

Sehingga prosedur awal setelah krisis adalah menjelaskan komitmen serta langkah-langkah mitigasi dalam operasional agar kejadian ini tidak lagi terulang.

"Termasuk antisipasi memberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan. Sehingga kembali terbangun trust dan reputasi PLN yang terjaga," ucap Agung menjawab Kompas.com, Senin (5/8/2019).

Tentu hal ini tidak dapat dilakukan segera dan instan, Agung melanjutkan, membangun kepercayaan membutuhkan proses dan kebenaran. Selain itu, PLN juga perlu membuat cara sendiri untuk untuk menemukan langkah-langkah komunikasi dengan publik.

Apalagi, setiap perusahaan memiliki cara berkomunikasi sendiri. Secara teori, sebut Agung, setiap perusahaan dan lembaga memiliki formula berbeda dalam menangani informasi terkait krisis.

Namun, secara garis besar, prinsip-prinsip yang harus dilakukan serupa, seperti proaktif, kecepatan, dan penyajian fakta dari narasumber kredibel serta konteksnya.

"Jadi secara organisasi dan juga praktisi humasnya pun harus siap menyikapi hal-hal ini. Di sini peran humas menjadi kritis baik ke eksternal maupun kepada senior manajemennya," ujar Agung.

Saat terjadinya blackout atau listrik padam secara serentak di Jakarta, Banten, dan sebagian wilayah Jawa Barat PLN tidak langsung memberikan informasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X