Kompas.com - 05/08/2019, 17:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa padamnya listrik di sebagian wilayah di Jawa membuat Presiden Joko Widodo mendatangi kantor PT PLN (Persero), Senin (5/8/2019).

Dalam kunjungannya, Jokowi menegur direksi dan jajaran petinggi PLN. Dia menyebut, hal ini tidak hanya merusak reputasi PLN, tetapi juga konsumen yang dirugikan.

"Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN namun, banyak hal di PLN terutama konsumen sangat dirugikan," ucap Jokowi di kantor PLN.

Ketua Umum perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Agung Laksamana mengatakan, PLN sebagai badan publik memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan terikat pada ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: Dinilai Lambat Sebarkan Info, Ini Harusnya Langkah PLN saat Blackout

Sehingga prosedur awal setelah krisis adalah menjelaskan komitmen serta langkah-langkah mitigasi dalam operasional agar kejadian ini tidak lagi terulang.

"Termasuk antisipasi memberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan. Sehingga kembali terbangun trust dan reputasi PLN yang terjaga," ucap Agung menjawab Kompas.com, Senin (5/8/2019).

Tentu hal ini tidak dapat dilakukan segera dan instan, Agung melanjutkan, membangun kepercayaan membutuhkan proses dan kebenaran. Selain itu, PLN juga perlu membuat cara sendiri untuk untuk menemukan langkah-langkah komunikasi dengan publik.

Apalagi, setiap perusahaan memiliki cara berkomunikasi sendiri. Secara teori, sebut Agung, setiap perusahaan dan lembaga memiliki formula berbeda dalam menangani informasi terkait krisis.

Namun, secara garis besar, prinsip-prinsip yang harus dilakukan serupa, seperti proaktif, kecepatan, dan penyajian fakta dari narasumber kredibel serta konteksnya.

"Jadi secara organisasi dan juga praktisi humasnya pun harus siap menyikapi hal-hal ini. Di sini peran humas menjadi kritis baik ke eksternal maupun kepada senior manajemennya," ujar Agung.

Saat terjadinya blackout atau listrik padam secara serentak di Jakarta, Banten, dan sebagian wilayah Jawa Barat PLN tidak langsung memberikan informasi.

 

Baru, sekitar dua jam kemudian, informasi pertama mengenai blackout ini disampaikan secara resmi oleh pihak PLN.

Hal ini membuat PLN dinilai lamban dalam memberikan penanganan pemadaman listrik.

Di lain sisi, blackout yang terjadi sejak Minggu siang hingga malam itu berdampak besar bagi aktivitas masyarakat.

Alasan-alasan ini membuat citra dan reputasi PLN di mata masyarakat rusak.

Baca juga: Bantah PLN, Nyatanya Ada Pemadaman Bergilir di Depok

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ismail Bolong Diperiksa Bareskrim hingga Dini Hari

Ismail Bolong Diperiksa Bareskrim hingga Dini Hari

Nasional
Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

Nasional
Soal Isu Rujuk Koalisi, PAN Justru Tawarkan Gerindra-PKS Gabung KIB

Soal Isu Rujuk Koalisi, PAN Justru Tawarkan Gerindra-PKS Gabung KIB

Nasional
Gerindra Dinilai Mustahil Koalisi dengan Nasdem, Prabowo Tak Mungkin Jadi Cawapres Anies

Gerindra Dinilai Mustahil Koalisi dengan Nasdem, Prabowo Tak Mungkin Jadi Cawapres Anies

Nasional
RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun Penjara

RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun Penjara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Minta Gerindra Ajukan Kader Jadi Cawapres Anies | Kuat Ma'ruf soal Hasil 'Lie Detector'

[POPULER NASIONAL] Nasdem Minta Gerindra Ajukan Kader Jadi Cawapres Anies | Kuat Ma'ruf soal Hasil "Lie Detector"

Nasional
Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.