Komisioner Komnas HAM Sambangi KPK Bahas Masalah Tambang di Kalimantan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (5/8/2019).

Choirul mengatakan, ia berkunjung ke KPK untuk berkoordinasi menyelesaikan masalah lubang tambang di Samarinda, Kalimantan Timur.

Lubang bekas tambang telah menyebabkan 35 anak-anak meninggal dunia dalam lima tahun terakhir.

"Bagaimana kok sampai 35 orang meninggal? Ternyata persoalan utama adalah soal tata kelola tambang yang bau. Narasinya, problem korupsinya juga besar, makanya koordinasi dengan KPK," kata Choirul saat meninggalkan Gedung KPK, Senin sore.

Baca juga: Jokowi Reklamasi Lubang Tambang Jadi Kolam Ikan, Ini Pendapat Ahli

Choirul menuturkan, jatuhnya 35 korban akibat lubang tambang itu tidak lepas dari buruknya tata kelola pertambangan. Menurut Choirul, tata kelola yang buruk merupakan salah satu akibat dari korupsi.

Bukti kesalahan tata kelola itu, kata Choirul, adalah lokasi lubang tambang yang jaraknya hanya 5-20 meter dari permukiman penduduk. Padahal, jarak idealnya adalah 500 meter.

"Kami menemukan satu proses pengawasan yang lemah, satu proses pengurusan administrasi yang lemah yang indikaisnya memang kelemahan-kelemahan ini bukan praktik biasa, ini praktik yang sistematis gitu," ujar Choirul.

Baca juga: Evakuasi Korban, Alat Berat Dikerahkan Buka Akses ke Lubang Tambang yang Longsor di Sulut

Ia menyebut, baik Komnas HAM dan KPK masing-masing telah mengirim tim ke sana untuk memeriksa dugaan tersebut.

Komnas HAM, kata Choirul sepakat bekerja sama dengan KPK supaya ada efek jera dan tidak lagi menimbulkan korban.

"Jadi langgamnya dua, langgam korupsi dan langgam hak asasi manusia, kami berharap di sini ada penindakan. Kami juga akan menggunakan skenario kami, kewenangan kami untuk melakukan juga penindakan," ujar Choirul.

Choirul menyatakan, kematian 35 orang anak-anak akibat lubang tambang harus diseriusi.

Selain kerugian dari segi keselamatan, lubang tambang itu juga dinilai merugikan masyarakat karena merusak lingkungan.