Kompas.com - 05/08/2019, 16:52 WIB
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam di Gedung Komnas HAM Jakarta, Jumat (10/5/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner Komnas HAM M Choirul Anam di Gedung Komnas HAM Jakarta, Jumat (10/5/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (5/8/2019).

Choirul mengatakan, ia berkunjung ke KPK untuk berkoordinasi menyelesaikan masalah lubang tambang di Samarinda, Kalimantan Timur.

Lubang bekas tambang telah menyebabkan 35 anak-anak meninggal dunia dalam lima tahun terakhir.

"Bagaimana kok sampai 35 orang meninggal? Ternyata persoalan utama adalah soal tata kelola tambang yang bau. Narasinya, problem korupsinya juga besar, makanya koordinasi dengan KPK," kata Choirul saat meninggalkan Gedung KPK, Senin sore.

Baca juga: Jokowi Reklamasi Lubang Tambang Jadi Kolam Ikan, Ini Pendapat Ahli

Choirul menuturkan, jatuhnya 35 korban akibat lubang tambang itu tidak lepas dari buruknya tata kelola pertambangan. Menurut Choirul, tata kelola yang buruk merupakan salah satu akibat dari korupsi.

Bukti kesalahan tata kelola itu, kata Choirul, adalah lokasi lubang tambang yang jaraknya hanya 5-20 meter dari permukiman penduduk. Padahal, jarak idealnya adalah 500 meter.

"Kami menemukan satu proses pengawasan yang lemah, satu proses pengurusan administrasi yang lemah yang indikaisnya memang kelemahan-kelemahan ini bukan praktik biasa, ini praktik yang sistematis gitu," ujar Choirul.

Baca juga: Evakuasi Korban, Alat Berat Dikerahkan Buka Akses ke Lubang Tambang yang Longsor di Sulut

Ia menyebut, baik Komnas HAM dan KPK masing-masing telah mengirim tim ke sana untuk memeriksa dugaan tersebut.

Komnas HAM, kata Choirul sepakat bekerja sama dengan KPK supaya ada efek jera dan tidak lagi menimbulkan korban.

"Jadi langgamnya dua, langgam korupsi dan langgam hak asasi manusia, kami berharap di sini ada penindakan. Kami juga akan menggunakan skenario kami, kewenangan kami untuk melakukan juga penindakan," ujar Choirul.

Choirul menyatakan, kematian 35 orang anak-anak akibat lubang tambang harus diseriusi.

Selain kerugian dari segi keselamatan, lubang tambang itu juga dinilai merugikan masyarakat karena merusak lingkungan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Achmad Soebardjo Dinilai Punya Nilai Penting dalam Sejarah Kemerdekaan

Rumah Achmad Soebardjo Dinilai Punya Nilai Penting dalam Sejarah Kemerdekaan

Nasional
Anggota DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Mereka Relawan Uji Klinis atau Bukan?

Anggota DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Mereka Relawan Uji Klinis atau Bukan?

Nasional
Vaksinasi Saat Ramadhan, Lansia dengan Komorbid Boleh Disuntik jika Tak Kambuh

Vaksinasi Saat Ramadhan, Lansia dengan Komorbid Boleh Disuntik jika Tak Kambuh

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 6 Terduga Teroris Terkait Aksi Bom di Makassar

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 6 Terduga Teroris Terkait Aksi Bom di Makassar

Nasional
Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Nasional
Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

Nasional
Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran

Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres 7/2021, Cuti Bersama Tak Kurangi Hak Cuti Tahunan ASN

Jokowi Terbitkan Keppres 7/2021, Cuti Bersama Tak Kurangi Hak Cuti Tahunan ASN

Nasional
Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Nasional
Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021 Hanya 2 Hari

Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021 Hanya 2 Hari

Nasional
Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antarlembaga Justru Saling Berkompetisi

Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antarlembaga Justru Saling Berkompetisi

Nasional
Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Nasional
Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X