Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Istana, Ini yang Buat Jokowi Marah kepada Dirut PLN

Kompas.com - 05/08/2019, 16:47 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Saf Kepresidenan Moeldoko menilai wajar jika Presiden Joko Widodo marah kepada PLN terkait pemadaman listrik yang terjadi di sebagian besar wilayah pulau Jawa.

Sebab, pemadaman yang berlangsung sejak Minggu (5/8/2019) kemarin dan masih berlangsung di sejumlah wilayah sampai Senin sore ini sangat mengganggu aktivitas warga.

"Yang pasti Presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama (penyebab Presiden marah)," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Selain soal Listrik Padam, Jokowi Pernah Marah Saat 3 Peristiwa Ini

Apalagi, lanjut Moeldoko, pemadaman itu juga tak hanya mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Namun, masyarakat yang mempunyai bisnis juga bisa merugi akibat padamnya listrik.

"Pastilah banyak orang yang merasakan terganggu ekonominya," kata dia.

Selain itu, Moeldoko juga menyebut Presiden tidak puas dengan penjelasan Dirut PT PLN Persero yang terlalu panjang lebar dan bersifat teknis.

Baca juga: Ini Penjelasan Lengkap Dirut PLN dan Dialog yang Membuat Jokowi Marah

Menurut dia, Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani hanya menjelaskan masalah teknis yang menyebabkan pemadaman listrik.

Padahal yang diinginkan oleh Presiden adalah alasan mengapa gangguan transmisi itu bisa terjadi.

Lalu, apa solusinya dan bagaimana mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Walaupun secara teknikal setelah dijelaskan kan paham gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana memitigasi kalau terjadi sesuatu," kata mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Memahami Istilah Orang-orang Pintar Saat Jokowi Marah di Depan Pejabat PLN...

"Manajemen resiko, memitigasi, perlunya menangani langkah-langkah emergency sangat ditekankan oleh presiden dan jangan lengah. Kalau terjadi ini bagaimana," sambungnya.

Soal sanksi untuk Dirut PLN atau pun menteri terkait, Moeldoko menilai hal itu bukan lah solusi utama.

Moeldoko mengakui masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pejabat terkait masalah ini dicopot dari jabatannya. Namun Menurut dia, hal yang terpenting adalah evaluasi.

Baca juga: Jokowi Minta PLN Lakukan Cara Apapun untuk Pulihkan Listrik

"Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi. Dievaluasi dalam arti kenapanya. Kita kan perlu ada perbaikan," ujar Moeldoko.

Presiden Jokowi sebelumnya mendatangi kantor pusat PT PLN pada Senin (5/8/2019) pagi.

Di kantor pusat PLN itu, Presiden mendengar penjelasan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.

Seusai mendengarkan penjelasan yang berlangsung selama 10 menit, Jokowi menunjukkan kekesalannya. 

Baca juga: Seperti Ini Cerita Saat Listrik Padam Tahun 2002 yang Disinggung Jokowi...

Dia mengatakan, penjelasan Dirut PLN terlalu panjang.

Kepala Negara meminta PLN untuk segera menangani persoalan pemadaman listrik ini dan memastikan kejadian serupa tak terulang.

Setelah memberikan tanggapan, Jokowi dan rombongan langsung meninggalkan gedung PLN. Bahkan, mantan Gubernur DKI ini tak menyampaikan sepatah kata pun kepada wartawan.

Baca juga: Heboh 7 Jam Listrik Padam di Jakarta

Kompas TV Aliran listrik di sejumlah wilayah di Jakarta sejak Minggu (4/8/19) hingga Senin (5/8/19) pagi belum kembali normal. Listrik di rumah sebagian warga sempat mengalir, namun kemudian padam kembali. Senin pagi, listrik di kawasan Jakarta Barat padam sekitar pukul 06.00 WIB. Tak hanya di Jakarta, listrik di kawasan Tangerang Selatan juga masih padam hingga pagi tadi. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PT PLN, Dwi Suryo Abdullah mengatakan, aliran listrik belum pulih karena adanya titik panas saat pendistribusian listrik ke Jakarta dan sekitarnya. #JakartaMatiListrik #MatiListrik #ListrikPadam
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com