Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 05/08/2019, 16:47 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Saf Kepresidenan Moeldoko menilai wajar jika Presiden Joko Widodo marah kepada PLN terkait pemadaman listrik yang terjadi di sebagian besar wilayah pulau Jawa.

Sebab, pemadaman yang berlangsung sejak Minggu (5/8/2019) kemarin dan masih berlangsung di sejumlah wilayah sampai Senin sore ini sangat mengganggu aktivitas warga.

"Yang pasti Presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama (penyebab Presiden marah)," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Selain soal Listrik Padam, Jokowi Pernah Marah Saat 3 Peristiwa Ini

Apalagi, lanjut Moeldoko, pemadaman itu juga tak hanya mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Namun, masyarakat yang mempunyai bisnis juga bisa merugi akibat padamnya listrik.

"Pastilah banyak orang yang merasakan terganggu ekonominya," kata dia.

Selain itu, Moeldoko juga menyebut Presiden tidak puas dengan penjelasan Dirut PT PLN Persero yang terlalu panjang lebar dan bersifat teknis.

Baca juga: Ini Penjelasan Lengkap Dirut PLN dan Dialog yang Membuat Jokowi Marah

Menurut dia, Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani hanya menjelaskan masalah teknis yang menyebabkan pemadaman listrik.

Padahal yang diinginkan oleh Presiden adalah alasan mengapa gangguan transmisi itu bisa terjadi.

Lalu, apa solusinya dan bagaimana mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Walaupun secara teknikal setelah dijelaskan kan paham gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana memitigasi kalau terjadi sesuatu," kata mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Memahami Istilah Orang-orang Pintar Saat Jokowi Marah di Depan Pejabat PLN...

"Manajemen resiko, memitigasi, perlunya menangani langkah-langkah emergency sangat ditekankan oleh presiden dan jangan lengah. Kalau terjadi ini bagaimana," sambungnya.

Soal sanksi untuk Dirut PLN atau pun menteri terkait, Moeldoko menilai hal itu bukan lah solusi utama.

Moeldoko mengakui masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pejabat terkait masalah ini dicopot dari jabatannya. Namun Menurut dia, hal yang terpenting adalah evaluasi.

Baca juga: Jokowi Minta PLN Lakukan Cara Apapun untuk Pulihkan Listrik

"Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi. Dievaluasi dalam arti kenapanya. Kita kan perlu ada perbaikan," ujar Moeldoko.

Presiden Jokowi sebelumnya mendatangi kantor pusat PT PLN pada Senin (5/8/2019) pagi.

Di kantor pusat PLN itu, Presiden mendengar penjelasan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.

Seusai mendengarkan penjelasan yang berlangsung selama 10 menit, Jokowi menunjukkan kekesalannya. 

Baca juga: Seperti Ini Cerita Saat Listrik Padam Tahun 2002 yang Disinggung Jokowi...

Dia mengatakan, penjelasan Dirut PLN terlalu panjang.

Kepala Negara meminta PLN untuk segera menangani persoalan pemadaman listrik ini dan memastikan kejadian serupa tak terulang.

Setelah memberikan tanggapan, Jokowi dan rombongan langsung meninggalkan gedung PLN. Bahkan, mantan Gubernur DKI ini tak menyampaikan sepatah kata pun kepada wartawan.

Baca juga: Heboh 7 Jam Listrik Padam di Jakarta

Kompas TV Aliran listrik di sejumlah wilayah di Jakarta sejak Minggu (4/8/19) hingga Senin (5/8/19) pagi belum kembali normal. Listrik di rumah sebagian warga sempat mengalir, namun kemudian padam kembali. Senin pagi, listrik di kawasan Jakarta Barat padam sekitar pukul 06.00 WIB. Tak hanya di Jakarta, listrik di kawasan Tangerang Selatan juga masih padam hingga pagi tadi. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PT PLN, Dwi Suryo Abdullah mengatakan, aliran listrik belum pulih karena adanya titik panas saat pendistribusian listrik ke Jakarta dan sekitarnya. #JakartaMatiListrik #MatiListrik #ListrikPadam
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang Mengusung Anies Capres Resmi Terbentuk

Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang Mengusung Anies Capres Resmi Terbentuk

Nasional
Pemerintah Majukan Cuti Bersama Lebaran Jadi 19 April, Ini Alasannya

Pemerintah Majukan Cuti Bersama Lebaran Jadi 19 April, Ini Alasannya

Nasional
Cuti Bersama Lebaran Dimajukan, Menhub: 26 April 2023 Sudah Masuk

Cuti Bersama Lebaran Dimajukan, Menhub: 26 April 2023 Sudah Masuk

Nasional
Larangan ASN Gelar Buka Bersama Dikritik, Menag: Mana Ada Pemerintah Anti-Islam?

Larangan ASN Gelar Buka Bersama Dikritik, Menag: Mana Ada Pemerintah Anti-Islam?

Nasional
Soal Kader yang Diusulkan Jadi Menpora, Airlangga: Muda dan Perempuan

Soal Kader yang Diusulkan Jadi Menpora, Airlangga: Muda dan Perempuan

Nasional
Budi Gunawan Diingatkan Berhati-hati, Jangan Sampai BIN Dicurigai Beri Dukungan ke Prabowo

Budi Gunawan Diingatkan Berhati-hati, Jangan Sampai BIN Dicurigai Beri Dukungan ke Prabowo

Nasional
Bakal Dipolisikan MAKI Terkait Temuan Transaksi Rp 349 Triliun, lni Kata PPATK

Bakal Dipolisikan MAKI Terkait Temuan Transaksi Rp 349 Triliun, lni Kata PPATK

Nasional
Di Bulan Ramadhan, Rutan Bareskrim Adakan Lomba Berkhotbah, Azan, dan MTQ untuk Tahanan

Di Bulan Ramadhan, Rutan Bareskrim Adakan Lomba Berkhotbah, Azan, dan MTQ untuk Tahanan

Nasional
Cuti Bersama Lebaran Maju Jadi 19 April, Menhub: Perusahaan Diimbau Beri THR Lebih Awal

Cuti Bersama Lebaran Maju Jadi 19 April, Menhub: Perusahaan Diimbau Beri THR Lebih Awal

Nasional
Maju, Pemerintah Putuskan Cuti Bersama Lebaran mulai 19 April

Maju, Pemerintah Putuskan Cuti Bersama Lebaran mulai 19 April

Nasional
Soal Patung Bunda Maria Ditutup Terpal, Menag Ajak Semua Pihak Saling Menghormati

Soal Patung Bunda Maria Ditutup Terpal, Menag Ajak Semua Pihak Saling Menghormati

Nasional
Pejabat Pemerintah Tak Boleh Gelar Bukber, Menag: Lebih Baik Diberikan ke Fakir Miskin

Pejabat Pemerintah Tak Boleh Gelar Bukber, Menag: Lebih Baik Diberikan ke Fakir Miskin

Nasional
Soal Larangan Pejabat dan ASN Bukber, Pimpinan DPR: Ini Supaya Covid Tidak Terjangkit Lagi

Soal Larangan Pejabat dan ASN Bukber, Pimpinan DPR: Ini Supaya Covid Tidak Terjangkit Lagi

Nasional
Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

Nasional
Pertemuan 'Serba 2' Puan Maharani dan Jokowi di Istana...

Pertemuan "Serba 2" Puan Maharani dan Jokowi di Istana...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke