Kompas.com - 05/08/2019, 15:33 WIB
Panitia seleksi calon pimpinan KPK umumkan peserta yang lolos tes psikologi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Senin (5/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPanitia seleksi calon pimpinan KPK umumkan peserta yang lolos tes psikologi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Senin (5/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2019-2023 mengumumkan 40 orang peserta seleksi capim KPK yang lolos tes psikologi.

40 orang ini berasal dari bermacam-macam latar belakang profesi dan daerah.

Tercatat, angka terbanyak berasal dari akademisi/dosen sejumlah 7 orang, menyusul selanjutnya anggota Polri 6 orang, dan komisioner/pegawai KPK 5 orang.

"Advokat 2 orang, jaksa 3 orang, pensiunan jaksa 1 orang, hakim 1 orang," kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK periode 2019-2023, Yenti Garnasih di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Senin (5/8/2019).

Baca juga: 40 Capim KPK Lolos Tahap Psikotes

Selain itu, ada 4 orang auditor yang lolos, 1 orang Komjak Kompolnas, 4 orang PNS, 1 orang PNS aktif, dan lain-lain 5 orang.

Berdasarkan asal daerah, peserta yang lolos paling banyak berasal dari DKI Jakarta yaitu 14 orang. Menyusul selanjutnya Jawa Barat 11 orang, dan Banten 6 orang.

DI Yogyakarta menyumbangkan 3 orang, Jawa Timur 3 orang, Sumatra 1 orang, Sulawesi 1 orang, dan Kalimantan 1 orang.

"Berdasar jenis kelamin, laki-laki 36 orang, perempuan 4 orang," ujar Yenti.

Baca juga: Jelang Pengumuman Hasil Psikotes Capim KPK, Ini Harapan Abraham Samad dan Busyro Muqoddas

40 peserta yang lolos ini wajib melanjutkan seleksi ke tahapan selanjutnya, yaitu profile assessment.

Tahapan tes profile assessment rencananya akan digelar pada Kamis dan Jumat, 8-9 Agustus 2019 pukul 7.30 WIB, di Gedung Lembaga Pertahanan Negara (Lemhanas), Jakarta Pusat.

"Peserta yang tidak hadir mengikuti profile assessment dinyatakan gugur," kata Yenti.

Kompas TV Kepatuhan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN menjadi sorotan dalam proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 pasalnya ketua pansel Capim KPK menyebut pelaporan LHKPN bukan kewajiban Capim KPK ICW pun mempertanyakan komitmen pansel dalam memastikan integritas komisioner KPK ke depan. Lalu apa yang membuat pansel Calon Pimpinan KPK tidak mengharuskan pelaporan LHKPN bagi calon pimpinan KPK kali ini? lalu bagaimana publik mengukur integritas para calon pimpinan lembaga rasuah bila asal usul kekayaannya tidak diketahui? #CapimKPK #KPK #LHKPN
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.