Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta PLN Lakukan Cara Apapun untuk Pulihkan Listrik

Kompas.com - 05/08/2019, 13:15 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi meminta PLN menggunakan cara apapun untuk memilihkan listrik di wilayah yang sampai saat ini masih mengalami pemadaman.

Hal ini disampaikan Jokowi saat mendatang kantor pusat PT PLN Persero di Kebayoran, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya, yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali," kata Jokowi di hadapan jajaran direksi PLN.

Baca juga: Fahri Hamzah: PLN Harus Punya Mekanisme Antisipasi Pemadaman Listrik

Jokowi menegaskan, pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jabodetabek dan sebagian besar wilayah di Pulau Jawa sejak Minggu siang kemarin, merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Pemadaman itu juga bisa merusak reputasi PLN.

"Bapak ibu semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian. Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," kata dia.

Baca juga: PLN Siap Berikan Ganti Rugi Pemadaman Listrik, Ini Aturannya

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani menyebut pemadaman bergilir di sejumlah wilayah masih akan berlangsung sampai Senin (5/8/2019) sore nanti.

"Sampai dengan siang-sore mohon maaf bergilir masih terjadi," kata Sripeni kepada wartawan usai rapat dengan Jokowi.

Sripeni memastikan pihaknya terus bekerja menangani gangguan transmisi yang menyebabkan padamnya listrik.

Baca juga: Berapa Besaran Kompensasi Bagi Konsumen yang Kena Pemadaman Listrik PLN?

Ia berharap listrik di seluruh wilayah akan normal kembali pada malam hari nanti.

"Mudah-mudahan nanti malam ya, target itu saya mengharapkan nanti pukul 16.00 WIB ada dua unit PLTU akan masuk, jadi kira-kira 1.000 MW. Lalu PLTU-PLTU lainnya yang kapasitas 300 MW akan masuk juga, tetapi agak menjelang malam," kata dia.

Kompas TV Terputusnya listrik massal di Jabodetabek dan sejumlah daerah lainnya di-perkira-kan membuat Perusahaan Listrik Negara PLN berpotensi merugi hingga Rp 90 M. PLN membutuhkan waktu satu bulan untuk memastikan pelanggan yang berhak mendapatkan kompensasi atas padamnya listrik. Potensi kerugian dihitung dari tarif selisih kebutuhan listrik di hari libur yang tidak dapat dipenuhi PLN, perhitungan berlaku bagi pelanggan di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat. <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23MatiLampu">#MatiLampu</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23PLN">#PLN</a>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com