Jelang Pengumuman Hasil Psikotes Capim KPK, Ini Harapan Abraham Samad dan Busyro Muqoddas

Kompas.com - 05/08/2019, 12:48 WIB
Suasana tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sebanyak 192 kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kompetensi tersebut. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARSuasana tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sebanyak 192 kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kompetensi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Busyro Muqoddas angkat bicara jelang pengumuman calon pimpinan KPK yang lolos tes psikologi

Abraham mengingatkan Panitia Seleksi Capim KPK untuk bersikap jujur dan obyektif dalam meloloskan capim KPK dari tes psikologi karena hasil tes psikologi dapat menggambarkan karakter atau integritas seseorang.

"Sebab pada tahapan ini sebenarnya pansel KPK sudah dapat menilai Capim KPK mana yang memenuhi standar karakter yang tepat untuk menjadi Pimpinan KPK," kata Abraham dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2019).

Baca juga: KPK: 19 Capim KPK Belum Lapor Kekayaan Tahun 2018

Abraham berharap, pansel benar-benar memperhatikan integritas capim KPK sebagai pertimbangan lolos atau tidaknya capim KPK tersebut.

Ia mengatakan, jangan sampai orang-orang yang diloloskan adalah orang-orang yang hanya mencari kerja yaitu para pensiunan yang sudah selesai pekerjaannya sebagai aparatur negara.

"Kalau ini terjadi, yang diloloskan adalah orang-orang seperti yang disebutkan di atas maka ini menjadi ancaman serius terhadap perjuangan pemberantasan korupsi dan pada akhirnya dapat melemahkan dan merontokkan KPK itu sendiri," ujar Abraham.

Baca juga: Pansel Diminta Fokus pada Rekam Jejak dan Integritas Capim KPK

Sementara itu, Busyro menyebut ada empat hal yang harus diperhatikan Pansel dalam meloloskan capim. Menurut Busyro, hal pertama yang harus diperhatikan adalah moralitas capim KPk.

Kriteria pertama adalah memiliki moralitas tinggi dengan bukti rekam jejak di lingkungan rumah, masyarakat, tetangga dan kantor.

"Memiliki moralitas tinggi dengan bukti track record praktek di rumah,masyarakat, tetangga dan kantor," ujar Busyro.

Baca juga: Telusuri Kekayaan Capim KPK, Pansel Bakal Gandeng PPATK

Lalu, Busyro menyebut capim KPK sebaiknya berbasis aktivis penggiat anti korupsi.

Sedangkan, hal ketiga yang harus diperhatikan adalah memiliki kompetensi akademis dengan kemampuan pengalaman matang terkait penegakan hukum pemberantasan korupsi, dan berwatak independen tidak afiliatif dengan parpol dan bisnis.

"Siap dengan kemampuan loyalitas tinggi pada corporate value KPK dan integratif dengan pegawai KPK dan elemen masyarakat sipil," kata Busyro menyebut hal keempat yang perlu diperhatikan Pansel Capim KPK.

Baca juga: Capim KPK Lapor Harta Kekayaan, Sekarang atau Nanti Ketika Terpilih?

Menurut rencana, Pansel Capim KPK akan mengumumkan nama-nama capim KPK yang lolos tes psikologi pada Senin (5/8/2019) sore ini.

Tes psikologi itu telah digelar pada Minggu (28/7/2019) lalu dan diikuti oleh 104 peserta seleksi pimpinan KPK.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X