LBH Jakarta: Tayangan Televisi soal Polisi Hanya untuk Pencitraan

Kompas.com - 05/08/2019, 06:15 WIB
Suasana acara diskusi di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019), usai listrik padam. KOMPAS.com/Devina HalimSuasana acara diskusi di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019), usai listrik padam.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menilai, tayangan mengenai polisi dalam acara televisi hanya sarana pencitraan kepolisian.

"Tayangan TV yang saat ini dihadirkan kepada masyarakat seperti 86, Buser, dan ada beberapa yang lain di televisi, kami pikir tadi hasil diskusinya adalah cenderung hanya pencitraan kepolisian, yang mana realitasnya tidak sesuai dengan fakta," ujar Arif dalam diskusi bertajuk "Kepolisian dalam Bingkai Media" di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).

Menurut dia, tayangan televisi sedianya edukatif yang menggambarkan kinerja polisi selama ini, misalnya memberi informasi kepada publik mengenai tata cara penggeledahan sesuai aturan hukum dan hak asasi manusia.

Baca juga: Polisi Ungkap Identitas Pelaku Penembakan Massal di Ohio

Selain itu, Arif menilai tayangan tersebut melanggar hak privasi masyarakat. Sebab, tayangan terkait polisi di televisi itu rata-rata menampilkan identitas warga yang diduga melanggar hukum. 

 

Ia juga mengkritik adanya stigma "salah" dari polisi kepada warga yang diduga melanggar hukum dalam tayangan tersebut.

"Jadi seolah-olah mereka sudah mendapatkan stigma keliru, stigma salah, atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana. Padahal belum tentu, karena belum ada putusan pengadilan," ujar dia. 

Di sisi lain, Arif mengungkapkan bahwa meski citra kepolisian semakin baik, hal itu tidak sesuai dengan realita.

Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari sejumlah laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat terkait pelayanan publik.

"LBH dan YLBHI mencatat di tahun 2016-2019 ada 1.120 kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian," kata dia.

Baca juga: LBH Jakarta: Propam Itu Jeruk Makan Jeruk, Tak Efektif

Menurut Arif, hal tersebut menjadi masalah serius yang berkaitan dengan transparansi serta akuntabilitas personel kepolisian.

Arif menilai, diperlukan laporan pertanggungjawaban serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X