Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Nasdem Tunjukkan Tanda Perlawanan tapi Tak Akan Oposisi

Kompas.com - 03/08/2019, 08:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu merupakan warning atau peringatan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ubedilah mengatakan, pertemuan para elite politik merupakan peristiwa simbolik dalam dunia politik yang dapat ditafsirkan sebagai bagian dari makna politik.

Dengan demikian, ketika Surya Paloh bertemu Anies Baswedan dalam waktu yang sama dengan pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, maka pertemuan tersebut menjadi pertemuan tak biasa.

"Pertemuan itu (Surya Paloh dan Anies Baswedan) pertanda politik atau warning politik untuk Jokowi kalau beliau memberi banyak ruang banyak untuk Gerindra," ujar Ubedilah di kawasan TMII, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2019).

Baca juga: Manuver Nasdem kepada Anies, Sinyal Perpecahan Koalisi Jokowi...

Partai Nasdem yang selama ini berada di barisan Jokowi, bahkan mengusung Jokowi sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2019 lalu, dikatakannya memungkinkan memilih jalan berbeda dengan Jokowi di pemerintahan baru nanti.

Kendati demikian, kata dia, tidak ada watak oposisi yang dimiliki oleh partai Nasdem. Sejak berdiri, partai tersebut sudah merupakan bagian dari kekuasaan negeri ini, karena tokoh-tokohnya yang mmerupakan bagian dari penguasa era orde baru.

"Jadi meskipun ada tanda-tanda perlawanan ke Jokowi, menurut saya, Nasdem tidak akan memilih watak oposisi," kata dia.

Baca juga: Sinyal Dukungan Partai Nasdem untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024..

Apa yang dilakukan Nasdem dengan bertemu Anies Baswedan beberapa waktu lalu juga dinilai Ubedilah hanya untuk meningkatkan nilai tawar di hadapan Jokowi.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan Nasdem memerlukan satu strategi agar mendapatkan kursi kabinet lebih banyak dibandingkan partai lain di pemerintahan baru nanti.

Seperti diketahui, pertemuan antara Surya Paloh dan Anies Baswedan dilaksanakan di Kantor DPP Nasdem di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2019).

Pengamat Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai sumber penyakit yang diderita PAN ada di elite politiknya.KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Pengamat Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai sumber penyakit yang diderita PAN ada di elite politiknya.

Baca juga: Pertemuan Ketum Nasdem, PPP, PKB, dan Golkar, Sinyal Kekecewaan Koalisi?

Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh sempat menyampaikan dukungannya kepada Anies apabila mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu maju sebagai calon presiden 2024 mendatang.

Di hari yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan Megawati dan Prabowo sendiri berlangsung setelah sebelumnya Prabowo bertemu dengan Jokowi pada Sabtu (13/7/2019) di Stasiun MRT Lebak Bulus.

Pertemuan Prabowo dengan keduanya banyak dispekulasikan masyarakat bahwa Gerindra kemungkinan akan mendukung pemerintahan Jokowi nanti dan tidak lagi menjadi oposisi seperti saat ini.

Kompas TV Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh setelah bertemu dengan dengan Anies Baswedan menyampaikan dukungan untuk Anies maju sebagai capres. Respon pun bermunculan terkait dukungan ini termasuk dari kalangan partai pendukung Jokowi. Seriuskan Nasdem memberi dukungan untuk Anies Baswedan. Kita membahasnya dengan ketua Dpp Partai Solidaritas Indonesia ,Tsamara Amani dan lewat sambungan telepon sudah bersama Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari. #Nasdem #PSI #AniesBaswedan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com