Pemberian Akses Data Pribadi Dianggap Langgar Privasi Masyarakat

Kompas.com - 02/08/2019, 23:42 WIB
Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, bersama LSM lainnya saat jumpa pers di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODeputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, bersama LSM lainnya saat jumpa pers di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Kemendagri Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan akses data penduduk, khususnya kepada lembaga swasta dinilai Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mengancam privasi masyarakat.

Alasannya, definisi mengenai ruang lingkup data pribadi yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dinilai belum jelas.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menuturkan, selama ini dalam UU Adminduk hanya mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya.

Baca juga: LSM Menilai Sanksi dalan RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Rancu

Aturan tersebut, lanjut dia, tak mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan komponen yang harus dilindungi, seperti tanggal lahir, alamat, nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), nama, dan nama orangtua.

"Pemberian akses data kependudukan oleh Kemendagri kepada lembaga swasta dan pemerintah berpotensi melanggar privasi masyarakat sebagai pemilik data. Ketidakjelasan definisi dan cakupan ruang lingkup data pribadi dalam UU Administrasi Kependudukan mendorong perlunya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi," ujar Wahyudi dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Menurut Wahyudi, perlu penjelasan spesifik terkait ketentuan tersebut. Bila tidak, hal ini dapat menimbulkan permasalahan.

Sebab, dalam perkembangannya, menurut dia, kombinasi setiap data dapat mengidentifikasi atau mengenali seseorang.

Ia mencontohkan validasi data perbankan yang masih memerlukan nama ibu kandung.

"Pemilik data memiliki hak untuk menolak datanya tidak diakses oleh pihak lain," kata dia.  

Terkait kondisi ini, Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak pemerintah, khususnya Kemendagri, agar mengkaji kembali pemberian akses data kependudukan kepada 1.227 lembaga.

Baca juga: DPR Didesak Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah dan DPR juga diminta mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Sebab, sejauh ini belum ada perlindungan hukum yang memadai.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

Nasional
[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

Nasional
Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Nasional
[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

Nasional
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Nasional
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasional
Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Nasional
Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Nasional
Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Nasional
Strategi Menyelamatkan Pancasila

Strategi Menyelamatkan Pancasila

Nasional
Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Nasional
Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Nasional
Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Nasional
Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X