Aria Bima: Saya Belum Lihat Pentingnya Ketua Harian dan Wakil Ketua Umum PDI-P

Kompas.com - 02/08/2019, 22:45 WIB
Direktur Program TKN, Aria Bima, di kantor KPU, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Program TKN, Aria Bima, di kantor KPU, Jakarta Pusat.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Aria Bima menilai, posisi ketua harian dan wakil ketua umum PDI-P tidak diperlukan.

Ia menanggapi munculnya wacana mengenai penambahan posisi baru dalam struktur organisasi PDI-P, yakni posisi ketua harian dan wakil ketua umum jelang Kongres V PDI-P yang digelar pekan depan. 

"Saya belum melihat pentingnya struktur sekarang ini ada ketua harian dan wakil ketua umum karena kekuatannya ada di ketua-ketua bidang dan di situ lebih pada bagaimana hal yang menyangkut persoalan yang strategis di ketua umum, yang teknis operasional di sekjen," kata Aria saat ditemui di kawasan Kebayoran, Jumat (2/8/2019).

Baca juga: Aria Bima Sebut Jokowi Tak Punya Minat Jadi Pemimpin PDI-P

Aria berpendapat, jabatan ketua harian dan wakil ketua umum tersebut juga bukan tradisi yang ada di tubuh partai berlambang banteng itu.

Ia yakin, peserta kongres PDI-P akan menolak wacana tersebut meskipun keputusan final tetap kembali pada dinamika kongres.

"Menurut saya ada kecenderungan, saya melihat tradisi, wakil ketua atau ketua harian kemungkinan tidak akan ada dalam keputusan kongres walaupun mungkin wacana itu akan muncul," ujar Aria.

Wacana adanya jabatan ketua harian dan wakil ketua umum di tubuh PDI-P muncul jelang Kongres V PDI-P yang akan digelar pada 8-11 Agustus 2019 mendatang di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali.

Baca juga: Puan dan Prananda Disiapkan untuk Menggantikan Megawati di PDI-P

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, pembaruan struktur organisasi partai akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P.

"Jadi apakah nanti posturnya ada ketua harian, akan ada wakil ketua umum atau tidak, itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Basarah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X