Kementerian PPPA: 70 Persen Korban Perdagangan Orang Itu Anak dan Perempuan

Kompas.com - 02/08/2019, 17:30 WIB
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian PPPA, Destri Handayani, saat membuka kampanye publik Anti Perdagangan Orang di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOAsisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian PPPA, Destri Handayani, saat membuka kampanye publik Anti Perdagangan Orang di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut, 70 persen korban perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak.

"Sebagian besar korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang) adalah anak dan perempuan, 70 persen ya. Korban TPPO dari Indonesia itu banyak karena kita masih negara berkembang," ujar Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian PPPA Destri Handayani saat membuka kampanye publik "Anti Perdagangan Orang" di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Baca juga: Jenazah 2 WNI Korban TPPO di Suriah Dipulangkan ke Tanah Air

Perdagangan orang, lanjut dia, bukan hanya persoalan Indonesia, melainkan dunia.

Sebab, perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional dan Indonesia termasuk negara pengirim, transit, sekaligus tujuan perdagangan orang. 

Destri mengatakan, anak dan perempuan yang tinggal di desa menjadi obyek kejahatan perdagangan orang.

Menurut dia, hal itu terjadi lantaran tingkat ekonomi masyarakat di desa yang tergolong kurang mampu dan kurangnya akses pendidikan.

"Anak dan perempuan berpotensi makin banyak menjadi korban TPPO saat negara kita masuk dalam bonus demografi, saat itu usia produktif masyarakat Indonesia sangat tinggi. Tawaran-tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi menggiurkan masyarakat sehingga mudah dipengaruhi," papar dia.

Baca juga: 13 TKW Direpatriasi dari Suriah, Enam Orang Korban TPPO

Destri menyampaikan, TPPO menjadi tindak pidana kejahatan yang membahayakan karena ada tiga unsur, yakni proses, cara, dan tujuan.

Dari segi proses, TPPO dilakukan dengan cara perekrutan ataupun penampungan orang.

"Dari segi tujuan, ada unsur eksploitasi oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Jadi, cari untung dari menjual orang, bisa tenaganya yang dieksploitasi, tubuhnya, dan jasanya. Adapun caranya bisa dengan penipuan dan ancaman kekerasan," kata Destri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X