LBH Jakarta Terima 5.000-an Laporan terkait Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 02/08/2019, 12:57 WIB
Ilustrasi data SHUTTERSTOCKIlustrasi data

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima sekitar 5.000-an laporan dari masyarakat terkait persoalan perlindungan data pribadi. Sebagian besar, laporan tersebut sedang ditangani tim bentukan LBH Jakarta.  

Pengacara publik LBH Jakarta, Jenny Sirait, menyatakan, kasus-kasus terkait perlindungan data pribadi yang ditangani LBH saat ini beragam, mulai dari perundungan, pinjaman uang secara daring, hingga jual-beli pekerja seksual.

"LBH Jakarta ada 5.000-an kasus yang berangkat dari penyalagunaan data pribadi. Beberapa kasus, contohnya, data pribadi digunakan oleh oknum untuk pelecehan seksual," ujar Jenny dalam konferensi pers terkait RUU Perlindungan Data Pribadi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Baca juga: Safenet Nilai Perlu Ada Payung Hukum Perlindungan Data Pribadi

Jenny menjelaskan, klien yang kini ditangani LBH Jakarta dalam kasus pelecehan seksual, berangkat dari penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab.

Ia menuturkan, oknum tersebut memanfaatkan data pribadi kliennya yang tersebar di media sosial untuk dimasukkan dalam sebuah grup Whatsapp. Grup tersebut dijadikan sebagai wadah untuk jual-beli pekerja seksual.

"Dalam grup itu, klien kami dipasang tarifnya sekian. Masalah yang kita tangani ini berasal dari penyalahgunaan data pribadi. Data pribadinya diakses begitu mudah," paparnya kemudian.

Selain soal pelecehan seksual, lanjut Jenny, permasalahan perlindungan data pribadi yang paling banyak dilaporkan ke LBH Jakarta yakni terkait pinjaman uang secara daring.

Jenny menuturkan, kasus-kasus dalam pinjaman uang secara daring itu terjadi karena perusahaan yang bersangkutan menyalahgunakan data pribadi konsumen. Data pribadi menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi konsumen jika ingin meminjam uang.

Baca juga: Kita Dihantui Kejahatan Terorganisasi Jual-Beli Data Pribadi

"Kasus pinjaman uang online ini banyak yang tidak menjamin data pribadi konsumenya aman. Enggak ada yang menjamin apakah perusahaan terkait tidak menyebarkan data pribadi konsumen atau tidak.

Jenny juga menyatakan kasus-kasus lainya yang berakar dari kelemahan perlindungan data pribadi adalah perundungan. Diakuinya, orang-orang yang melaporkan ke LBH Jakarta, salah satunya karena perundungan akan keyakinan yang tertera dalam kolom KTP.

"Klien kami di-bully lewat media sosial karena keyakinannya dia yang tidak diakui oleh masyarakat pada umumnya," tuturnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Nasional
Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X