Dugaan Jual-Beli Data Kependudukan, Polri Sebut Oknum Pelaku Dapat Data dari Tempat Umum

Kompas.com - 02/08/2019, 07:33 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menilai bahwa oknum pelaku dugaan jual-beli data kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) melalui media sosial memperoleh data tersebut dari tempat umum.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mendeskripsikan oknum pelaku sebagai pemulung identitas.

"Data yang didapat pemilik akun tersebut, didapat dari masyarakat yang ketika mau meregistrasi masuk ke hotel, kemudian masuk ke tempat-tempat tertentu menyerahkan KTP, maka itu sebagai pemulung identitas," kata Dedi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Kita Dihantui Sindikat Kejahatan Terorganisasi Jual-Beli Data Pribadi

Pada akhirnya, yang dirugikan adalah masyarakat karena data kepependudukannya telah dicuri.

Polri pun sudah mengidentifikasi akun yang dimaksud. Namun, Dedi menegaskan pihaknya tidak mengusut akun Twitter @hendralm yang memviralkan indikasi kasus jual-beli data kependudukan itu.

"Bukan (@hendralm) itu, banyak (akun). Nanti kita ekspos. Sudah berhasil diidentifikasi, kalau sudah, nanti kita ekspos," ungkapnya.

Baca juga: Safenet Nilai Perlu Ada Payung Hukum Perlindungan Data Pribadi

Polri pun sudah menerima surat aduan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengenai dugaan penyalahgunaan data kependudukan.

Berdasarkan dugaan sementara, akun yang diusut melakukan dugaan pencemaran nama baik terhadap Dukcapil, sebab data kependudukan dijamin keamanannya sehingga tidak bocor.

"Bukannya satu orang pemilik akun tersebut, ada beberapa orang yang memang dia menyebarkan konten-konten yang sebagian besar itu adalah hoaks. Data kependudukan itu bisa dijamin oleh Dirjen Dukcapil, tidak bocor," ujar Dedi.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I Minta Pemerintah Segera Ajukan Draf RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR

Sebelumnya, akun Twitter @hendralm mengungkap informasi mengenai jual-beli data KK dan NIK. Informasi ini diunggah pemilik pada Jumat (26/7/2019).

Hendra mengunggah foto yang berisi jual beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.

"Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK + KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data. Gila gila gila," tulis Hendra dalam unggahannya itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X