Kompas.com - 01/08/2019, 19:20 WIB
Sidang terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap alokasi dana hibah Kemenpora ke KONI Adhi Purnomo pernah mengungkapkan keinginannya untuk mencicil rumah kepada Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy melalui Staf Kemenpora Eko Triyanto.

Hal itu terungkap ketika Adhi yang merupakan pejabat pembuat komitmen Kemenpora itu duduk di kursi terdakwa dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8/2019) siang.

"Saya bilang (kepada Eko), rumah itu totalnya Rp 250 juta. Terus Mas Eko bilang, nanti ada tanda terima kasih dari Pak Ending ini," kata Adhi.

Baca juga: Cerita Pejabat Kemenpora Takut Istri Saat Terima Uang Suap KONI...

Menurut Adhi, ia mesti membayar Rp 5 juta per bulan untuk mencicil rumahnya yang dihuninya hingga saat ini.

Saat itu, Adhi mengaku, tidak mengharapkan seluruh cicilan rumahnya dilunasi oleh Ending. Ia juga tidak pernah menyebutkan nominal.

"Tidak pernah saya minta uang Rp 200 jutaan. Karena Mas Eko bilang nanti ada tanda terima kasih dari Pak Ending, saya bilang saja, ya alhamdulilah kalau ada uang, Mas," ujar Adhi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ada pun, saya nanti pakai buat nyicil, bukan melunasi rumah. Karena saya sampai saat ini juga masih nyicil," lanjut dia.

Dalam kasus itu sendiri, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto diketahui didakwa menerima uang sebesar Rp 215 juta dari Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy.

Baca juga: Terdakwa PPK Kemenpora Mengaku Minta Uang Pulang Kampung ke Sekjen KONI

Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), uang itu diduga diberikan agar Adhi dan Eko mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI pada Tahun Anggaran 2018.

KONI mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018.

Kemudian, proposal dukungan KONI dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi Tahun 2018. 

 

Kompas TV Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, serta asisten pribadinya hadir sebagai saksi di persidangan suap alokasi dana hibah KONI dengan terdakwa, Deputi Empat Bidang Prestasi Olahgara Kemenpora, Mulyana. Imam Nahrawi bersaksi atas kasus dugaan suap pejabat Kemenpora terkait dana hibah KONI. Selain Imam Nahrawi, Asisten Pribadi Menpora, Miftahul Ulum,dan Staf Protokoler Kemenpora, Arif Susanto, juga dihadirkan sebagai saksi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Nasional
Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Nasional
Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Nasional
Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Nasional
Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Nasional
12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Nasional
Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.