MA Sudah Tidak Punya Wewenang dalam Kasus Baiq Nuril

Kompas.com - 01/08/2019, 18:41 WIB
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah membacakan salinan putusan kasasi terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di Gedung MA, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bank Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp. *** Local Caption *** 
Dhemas ReviyantoKepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah membacakan salinan putusan kasasi terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di Gedung MA, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bank Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung ( MA) Abdullah mengatakan, pihaknya sudah tidak punya wewenang mencampuri kasus Baiq Nuril.

Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) atas pemberian amnesti terhadap Nuril. Oleh karenanya, wewenang dikembalikan kepada jaksa selaku eksekutor untuk menjalankan putusan amnesti.

"Yang melaksanakan adalah pemerintah. Oleh pemerintah, akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, itu semua kewenangan pemerintah. Jadi sudah bukan lagi kewenangan MA," kata Abdullah saat ditemui di Hotel Holiday Inn, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Baiq Nuril Bebas dari Jerat Hukum, Amnesti Dikabulkan hingga Diundang ke Istana


Abdullah mengatakan, kewenangan MA hanya sebatas memutus perkara hukum yang diajukan ke MA.

Keputusan Presiden dalam memberikan amnesti pun tidak melalui pertimbangan MA, melainkan lewat persetujuan DPR.

"Kalau memang DPR sudah menyetujui, ya apa salahnya Presiden memberikan (amnesti). Karena DPR sebagai wakil rakyat sudah memberikan persetujuan," ujar Abdullah.

Abdullah menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan Keppres yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi.

Baca juga: Ini yang Dilakukan Baiq Nuril Setelah Jokowi Berikan Amnesti

Diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun.

Dengan terbitnya amnesti ini, maka Nuril yang sebelumnya divonis Mahkamah Agung (MA) melanggar UU ITE pada tingkat kasasi, bebas dari jerat hukum.

Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden pada Senin (29/7/2019).

"Tadi pagi Keppres untuk Ibu Baiq Nuril sudah saya tanda tangani. Jadi, silakan Ibu Baiq Nuril kalau mau diambil di Istana silakan. Kapan saja sudah bisa diambil," ujar Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin. 

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

Nasional
Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Nasional
Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Nasional
Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Nasional
Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Nasional
Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Nasional
Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Nasional
Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Nasional
Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Nasional
Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Nasional
Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Nasional
KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Disebut Belum Berlaku meski Sudah Disahkan

UU KPK Hasil Revisi Disebut Belum Berlaku meski Sudah Disahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X