Kompas.com - 01/08/2019, 18:33 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK lebih ketat dalam menilai profil calon pimpinan (capim) yang mendaftarkan diri. 

Penilaian profil akan dimulai pada 8 Agustus, atau setelah capim menerima hasil psikotes pada 5 Agustus 2019.

"Sedari awal kita mendorong penilaian dari proses seleksi pimpinan KPK mengedepankan nilai integritas dan juga rekam jejak yang ketat. Kedua hal itu yang perlu menjadi fokus pansel dalam profile assesment," kata peneliti ICW, Kurnia Ramdhana, saat ditemui di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Dikritik karena Keppres Pansel KPK Sulit Diakses, Ini Kata Pratikno

Menurut dia, indikator penilaian apakah calon itu berintegritas atau tidak salah satunya ketaatan dalam melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). 

Kewajiban ini sesuai Pasal 29 huruf K Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal itu, untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK, harus memenuhi persyaratan, yakni mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka menyebutkan kewajiban dari para pendaftar melaporkan LHKPN ketika terpilih menjadi pimpinan KPK. Kita dorong agar pemahaman itu bergeser kepada rekam jejak dan LHKPN mereka sendiri jika pendaftar dari penyelenggara negara," ujar dia. 

Menurut Kurnia, penyelenggara negara atau penegak hukum yang tidak patuh akan pelaporan LHKPN sedianya menjadi catatan bagi Pansel KPK

Pansel harus mempertimbangkan secara matang, apakah orang tersebut layak atau tidak layak menjadi komisioner KPK ke depan.

Baca juga: Menilik Polemik LHKPN Capim KPK, dari Beleid hingga Solusi Konkret...

Lebih lanjut, ia menilai Pansel KPK harus melihat masukan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran capim selama berkarier di instansinya. 

Kurnia menyebut, harus ada pengecekan mengenai dugaan itu selama penilaian profil. 

"Maka pansel berkewajiban meminta ke lembaga terdahulunya untuk melihat laporan masyarakat, apakah ada yang melanggar etik, kemudian tanyakan ketika profile assesment," ujar Kurnia.

Adapun proses seleksi capim KPK telah melewati tahapan tes psikologi. Ada 104 capim KPK yang ikut tes psikologi dan hasilnya akan diumumkan pada 5 Agustus 2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Nasional
Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Nasional
Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Nasional
PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

Nasional
Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Nasional
Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Nasional
Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Nasional
Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Nasional
Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Nasional
Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika Gabung ke PKS

Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika Gabung ke PKS

Nasional
Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Nasional
Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.