Pansel Diminta Fokus pada Rekam Jejak dan Integritas Capim KPK

Kompas.com - 01/08/2019, 18:33 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK lebih ketat dalam menilai profil calon pimpinan (capim) yang mendaftarkan diri. 

Penilaian profil akan dimulai pada 8 Agustus, atau setelah capim menerima hasil psikotes pada 5 Agustus 2019.

"Sedari awal kita mendorong penilaian dari proses seleksi pimpinan KPK mengedepankan nilai integritas dan juga rekam jejak yang ketat. Kedua hal itu yang perlu menjadi fokus pansel dalam profile assesment," kata peneliti ICW, Kurnia Ramdhana, saat ditemui di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Dikritik karena Keppres Pansel KPK Sulit Diakses, Ini Kata Pratikno

Menurut dia, indikator penilaian apakah calon itu berintegritas atau tidak salah satunya ketaatan dalam melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). 

Kewajiban ini sesuai Pasal 29 huruf K Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal itu, untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK, harus memenuhi persyaratan, yakni mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Mereka menyebutkan kewajiban dari para pendaftar melaporkan LHKPN ketika terpilih menjadi pimpinan KPK. Kita dorong agar pemahaman itu bergeser kepada rekam jejak dan LHKPN mereka sendiri jika pendaftar dari penyelenggara negara," ujar dia. 

Menurut Kurnia, penyelenggara negara atau penegak hukum yang tidak patuh akan pelaporan LHKPN sedianya menjadi catatan bagi Pansel KPK

Pansel harus mempertimbangkan secara matang, apakah orang tersebut layak atau tidak layak menjadi komisioner KPK ke depan.

Baca juga: Menilik Polemik LHKPN Capim KPK, dari Beleid hingga Solusi Konkret...

Lebih lanjut, ia menilai Pansel KPK harus melihat masukan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran capim selama berkarier di instansinya. 

Kurnia menyebut, harus ada pengecekan mengenai dugaan itu selama penilaian profil. 

"Maka pansel berkewajiban meminta ke lembaga terdahulunya untuk melihat laporan masyarakat, apakah ada yang melanggar etik, kemudian tanyakan ketika profile assesment," ujar Kurnia.

Adapun proses seleksi capim KPK telah melewati tahapan tes psikologi. Ada 104 capim KPK yang ikut tes psikologi dan hasilnya akan diumumkan pada 5 Agustus 2019.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X