Kebakaran Hutan dari Januari hingga Mei 2019 Seluas 42.740 Hektar

Kompas.com - 01/08/2019, 17:40 WIB
Sejumlah petugas pemadam kebakaran PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (28/7/2019). Upaya Satgas Karhutla Riau untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa optimal akibat angin kencang dan cuaca kering yang mengakibatkan sumber air mengering. ANTARA FOTO/FB ANGGOROSejumlah petugas pemadam kebakaran PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (28/7/2019). Upaya Satgas Karhutla Riau untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa optimal akibat angin kencang dan cuaca kering yang mengakibatkan sumber air mengering.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) menyatakan, berdasarkan data yang dihimpun sepanjang Januari hingga Mei 2019, terdapat 42.740 hektar hutan dan lahan terbakar.

Jumlah luas hutan dan lahan yang terbakar itu diketahui berdasarkan pengamatan citra Landsat 8 Operational Land Imager dan pemantauan lapangan.

"Kemudian juga terverifikasi dan cek lapangan, sampai bulan Mei ini kami hitung 42.740 hektar," kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B Panjaitan di Gedung KLHK, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Jokowi Janji Selesaikan Kebakaran Hutan


Raffles mengatakan, total lahan yang terbakar itu paling banyak mengenai lahan gambut. Sisanya, yang terbakar adalah lahan tanah mineral.

"Nah yang memang banyak itu di gambut 27.538 hektar, yang di mineral 15.202 hektar," ujarnya.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan di Media Center KLHK, Jakarta, Kamis (1/8/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan di Media Center KLHK, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Raffles mengatakan, Provinsi Riau menjadi lokasi yang mengalami kebakaran hutam dan lahan terluas, yakni 27.683 hektar.

Berikutnya diikuti oleh tiga provinsi lain, yaitu Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.

"Kalimantan Timur seluas 5.153 hektar, Kepulauan Riau seluas 4.970 hektar, dan Kalimantan Barat seluas 2.274 hektar," kata dia.

Raffles melanjutkan, setidaknya ada enam provinsi yang saat ini masih berstatus siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.

Enam provinsi itu adalah Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X