Meski Tak Urus Perpanjangan Izin, FPI Tetap Dievaluasi Kemendagri

Kompas.com - 01/08/2019, 15:11 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan ormas Front Pembela Islam (FPI) mengurus perpanjangan izin melalui surat keterangan terdaftar (SKT). Di sisi lain, Tjahjo juga mempersilakan jika FPI tak mengurus SKT.

Namun, meski FPI tak mengurus SKT, Tjahjo mengatakan pihaknya akan tetap mengevaluasi kegiatan-kegiatan FPI.

"Itu karena ada permasalahan administrasi yang harus dituntaskan. Kemudian tahapan dari tim Dirjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum) juga mengevaluasi. Apalagi FPI juga sudah mengatakan dapat SKT atau tidak itu enggak ada masalah. Silakan saja," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Wapres: Kalau FPI Penuhi Syarat Boleh Diperpanjang, Tidak Ada Diskriminasi

"Tapi tugas kami adalah secara administrasi mengevaluasi khususnya AD ART. Yang kedua adalah kami mengevaluasi kegiatan-kegiatan FPI selama ini," lanjut Tjahjo.

Ia mempersilakan FPI tetap menyampaikan aspirasinya bila nanti tak mengurus SKT. Namun, Tjahjo mengingatkan agar semua ormas tetap dalam kerangka hukum dalam menyampaikan aspirasi.

Ia meminta ormas mengkritik pemerintah berdasarkan fakta dan tak menyebarkan fitnah yang berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Ia juga meminta ormas tetap menjunjung tinggi ideologi Pancasila.

Baca juga: Perpanjangan Izin FPI dan Pernyataan Jokowi yang Menuai Polemik...

"Karena setiap warga negara berhak untuk berhimpun, berormas, berpartai. Itu hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang. Tetapi, aturan-aturan yang menyangkut ideologi negara ya harus ditepati dengan baik," lanjut Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan terdapat lima syarat yang belum dilengkapi Front Pembela Islam (FPI) untuk perpanjangan izin ormas yang tertuang dalam surat keterangan terdaftar (SKT).

Massa Front Pembela Islam bersiap melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Massa Front Pembela Islam bersiap melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, salah satu syarat yang dimaksud adalah surat permohonan belum diberi nomor dan perihal.

"Surat permohonan belum diberi nomor dan perihal surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan," ucap Bahtiar melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Soal FPI, Menhan Bilang Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di Sini

Kedua, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) belum memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal. AD/ART itu juga disebut belum ditandatangani pengurus.

Ketiga, FPI juga belum memberi surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan.

Syarat keempat yang masih kurang adalah surat pernyataan bahwa nama, lambang bendera, simbol, serta atribut ormas bukan milik pihak lain dan bukan milik pemerintah.

Baca juga: Ini 5 Syarat yang Belum Dilengkapi FPI untuk Perpanjangan Izin Ormas

Kelima, FPI belum memenuhi syarat rekomendasi dari Kementerian Agama. Bahtiar mengatakan bahwa perpanjangan izin itu terkendala karena persoalan administrasi. Namun, dokumen tersebut sudah dikembalikan kepada FPI untuk diperbaiki.

"Info dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sudah (dikembalikan)," ujarnya.

Izin ormas FPI sebelumnya diketahui terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Kompas TV Kuasa hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, optimistis proses perpanjangan izin FPI akan disetujui pemerintah. Hal ini karena proses perpanjangan izin FPI sudah sesuai prosedur. Saat ini, FPI hanya menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Agama sebagai salah satu syarat untuk melakukan perpanjangan izin ormas. Sugito pun menepis anggapan ideologi FPI tak sejalan dengan pancasila. Sebelumnya, perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) hingga kini masih menjadi polemik. Surat keterangan terdaftar untuk ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab diterbitkan pada tahun 2014. Masa berlakunya dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. Kuasa hukum FPI mengklaim mereka telah mengurus proses perpanjangan surat izin sebelum masa berlaku habis. Namun, ketua bantuan hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro menuding pengurusan izin terhambat surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Sugito menyebut ormas FPI sesuai dengan ideologi negara. #FPI #OrmasFPI #IzinFPI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Nasional
Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Nasional
Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Nasional
Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Nasional
Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi 'Blacklist' dan Denda hingga Ratusan Juta

Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi "Blacklist" dan Denda hingga Ratusan Juta

Nasional
Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Nasional
Ratusan CPNS yang Mengundurkan Diri Masuk 'Black List', Dilarang Ikut Tes Lagi

Ratusan CPNS yang Mengundurkan Diri Masuk "Black List", Dilarang Ikut Tes Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.