Kompas.com - 01/08/2019, 15:11 WIB
Massa Front Pembela Islam bersiap melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGMassa Front Pembela Islam bersiap melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu.
|
Editor Krisiandi

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, salah satu syarat yang dimaksud adalah surat permohonan belum diberi nomor dan perihal.

"Surat permohonan belum diberi nomor dan perihal surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan," ucap Bahtiar melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Soal FPI, Menhan Bilang Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di Sini

Kedua, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) belum memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal. AD/ART itu juga disebut belum ditandatangani pengurus.

Ketiga, FPI juga belum memberi surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan.

Syarat keempat yang masih kurang adalah surat pernyataan bahwa nama, lambang bendera, simbol, serta atribut ormas bukan milik pihak lain dan bukan milik pemerintah.

Baca juga: Ini 5 Syarat yang Belum Dilengkapi FPI untuk Perpanjangan Izin Ormas

Kelima, FPI belum memenuhi syarat rekomendasi dari Kementerian Agama. Bahtiar mengatakan bahwa perpanjangan izin itu terkendala karena persoalan administrasi. Namun, dokumen tersebut sudah dikembalikan kepada FPI untuk diperbaiki.

"Info dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sudah (dikembalikan)," ujarnya.

Izin ormas FPI sebelumnya diketahui terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Kompas TV Kuasa hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, optimistis proses perpanjangan izin FPI akan disetujui pemerintah. Hal ini karena proses perpanjangan izin FPI sudah sesuai prosedur. Saat ini, FPI hanya menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Agama sebagai salah satu syarat untuk melakukan perpanjangan izin ormas. Sugito pun menepis anggapan ideologi FPI tak sejalan dengan pancasila. Sebelumnya, perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) hingga kini masih menjadi polemik. Surat keterangan terdaftar untuk ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab diterbitkan pada tahun 2014. Masa berlakunya dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. Kuasa hukum FPI mengklaim mereka telah mengurus proses perpanjangan surat izin sebelum masa berlaku habis. Namun, ketua bantuan hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro menuding pengurusan izin terhambat surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Sugito menyebut ormas FPI sesuai dengan ideologi negara. #FPI #OrmasFPI #IzinFPI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunker ke Sulawesi Utara, Wapres Akan Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri

Kunker ke Sulawesi Utara, Wapres Akan Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri

Nasional
Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Nasional
KSAU Kunjungi Akademi Angkatan Udara AS, Ada Apa?

KSAU Kunjungi Akademi Angkatan Udara AS, Ada Apa?

Nasional
KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

Nasional
Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Habis Masa Jabatan Tahun Ini, JPPR Soroti Permasalahan Seleksi

Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Habis Masa Jabatan Tahun Ini, JPPR Soroti Permasalahan Seleksi

Nasional
Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri Mulai 18 Mei: Tak Perlu Tes Covid-19 dan Karantina

Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri Mulai 18 Mei: Tak Perlu Tes Covid-19 dan Karantina

Nasional
Syarat Perjalanan Dalam Negeri Mulai 18 Mei, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Syarat Perjalanan Dalam Negeri Mulai 18 Mei, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

Nasional
Menyoal Optimisme dan Kewaspadaan dalam Kebijakan Lepas Masker

Menyoal Optimisme dan Kewaspadaan dalam Kebijakan Lepas Masker

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengertian 'Not to Land' yang Dikenakan ke UAS | Peran Lin Che Wei di Korupsi Izin Ekspor CPO

[POPULER NASIONAL] Pengertian "Not to Land" yang Dikenakan ke UAS | Peran Lin Che Wei di Korupsi Izin Ekspor CPO

Nasional
Masa Depan Politik Ridwan Kamil, antara Kans Capres 2024 dan Keharusan Tahu Diri

Masa Depan Politik Ridwan Kamil, antara Kans Capres 2024 dan Keharusan Tahu Diri

Nasional
Apa Itu Waterproofing dalam Proyek 'Dome' Gedung Nusantara DPR

Apa Itu Waterproofing dalam Proyek "Dome" Gedung Nusantara DPR

Nasional
Tanggal 21 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polemik Illegal Fishing di Indonesia

Polemik Illegal Fishing di Indonesia

Nasional
Tanggal 20 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.