Kompas.com - 01/08/2019, 14:46 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Presiden meminta peran BMKG diperkuat dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat serta daerah guna memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko bencana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Presiden meminta peran BMKG diperkuat dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat serta daerah guna memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko bencana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada tekanan dari partai koalisi terhadap presiden terpilih Joko Widodo dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.

"Bagi kami (PDI-P), penyusunan kabinet harus dengan kontemplasi dan data profil calon-calon yang ada. Presiden juga punya opsi-opsi. Itulah yang harus dibahas sehingga tidak ada tekanan dalam menyusun hal itu (kabinet)," ujar Hasto saat ditemui dalam konferensi pers kongres kelima PDI-P di kantor DPP partai, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Pilih Dampingi Megawati, Sekjen PDI-P Tidak Mau Jadi Menteri

Hasto menuturkan, peran partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) adalah memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Partai koalisi, kata dia, tidak bisa meniadakan hak presiden dalam menyusun kabinet.

"Peran partai yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Ya peran partai itu kan terkait strategi memobilisasi rakyat, peran parpol enggak bisa meniadakan hak presiden. Itu ditunjukkan oleh Ibu Megawati ketika menjadi presiden saat menyusun kabinet," paparnya kemudian.

Namun, Hasto menuturkan, PDI-P sebagai partai pengusung bisa memberi masukan kepada Jokowi terkait sosok yang dirasa pantas dan memiliki kemampuan strategis. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dalam pemilihan kabinet jilid II periode 2019-2024.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: PKS Yakin Gerindra, PAN, dan Demokrat Tak Akan Masuk ke Kabinet Jokowi-Maruf

Jokowi mengatakan, masuknya sejumlah nama tersebut membuatnya lebih mudah untuk memilih.

"Soal kabinet, saat ini sudah mulai masuk nama-nama. Kami mengumpulkan pilihan. Jadi memilihnya lebih mudah karena banyak alternatif," katanya seusai makan siang di Rumah Makan Mbah Karto, Sukoharjo, Minggu (23/7/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

Namun, saat ini dia belum memutuskan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet jilid II itu.

Kompas TV Tim satgas karhutla bersama BPBD, Manggala Agnni, danswasta berupaya memadamkankebakaran lahansawit diTanjung Jabung Timur. Helikopter dikerahkan untuk memadamkan api. Luasnya lahan yang terbakar menyebabkan proses pemadaman darat sulit dilakukan. Selain itu, jauhnya sumber air menjadi salah satu kesulitan tim darat sehingga menghambat mobilisasi tim dalam proses pemadaman.BPBD juga telah mengusulkan pengadaan 3 helikopter untuk penanganan karhutla. Sementara itu,kabut asap terlihat mulai menyelimuti Kota Pekanbaru beberapa hari belakangan ini.Diduga kabut asap ini merupakan kiriman dari Kabupaten Pelalawan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Tim satgas terus mengupayakan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Riau juga masih terus terjadi. Lahan di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Riau terbakar. Kondisi lahan gambut dan meluasnya titik api membuat petugas kesulitan saat melakukan pemadaman. Sedikitnya ada tujuh hektar lahan milik masyarakat terbakar. Sebagian lahan yang terbakar sudah ditanami pohon kelapa sawit. Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi di beberapa provinsi. Jokowi yakin kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bisa ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah. #KebakaranHutan #KebakaranLahan #Karhutla
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.