Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Tegaskan Tak Ada Tekanan bagi Jokowi untuk Susun Kabinet

Kompas.com - 01/08/2019, 14:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada tekanan dari partai koalisi terhadap presiden terpilih Joko Widodo dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.

"Bagi kami (PDI-P), penyusunan kabinet harus dengan kontemplasi dan data profil calon-calon yang ada. Presiden juga punya opsi-opsi. Itulah yang harus dibahas sehingga tidak ada tekanan dalam menyusun hal itu (kabinet)," ujar Hasto saat ditemui dalam konferensi pers kongres kelima PDI-P di kantor DPP partai, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Pilih Dampingi Megawati, Sekjen PDI-P Tidak Mau Jadi Menteri

Hasto menuturkan, peran partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) adalah memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Partai koalisi, kata dia, tidak bisa meniadakan hak presiden dalam menyusun kabinet.

"Peran partai yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Ya peran partai itu kan terkait strategi memobilisasi rakyat, peran parpol enggak bisa meniadakan hak presiden. Itu ditunjukkan oleh Ibu Megawati ketika menjadi presiden saat menyusun kabinet," paparnya kemudian.

Namun, Hasto menuturkan, PDI-P sebagai partai pengusung bisa memberi masukan kepada Jokowi terkait sosok yang dirasa pantas dan memiliki kemampuan strategis. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dalam pemilihan kabinet jilid II periode 2019-2024.

Baca juga: PKS Yakin Gerindra, PAN, dan Demokrat Tak Akan Masuk ke Kabinet Jokowi-Maruf

Jokowi mengatakan, masuknya sejumlah nama tersebut membuatnya lebih mudah untuk memilih.

"Soal kabinet, saat ini sudah mulai masuk nama-nama. Kami mengumpulkan pilihan. Jadi memilihnya lebih mudah karena banyak alternatif," katanya seusai makan siang di Rumah Makan Mbah Karto, Sukoharjo, Minggu (23/7/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

Namun, saat ini dia belum memutuskan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet jilid II itu.

Kompas TV Tim satgas karhutla bersama BPBD, Manggala Agnni, danswasta berupaya memadamkankebakaran lahansawit diTanjung Jabung Timur. Helikopter dikerahkan untuk memadamkan api. Luasnya lahan yang terbakar menyebabkan proses pemadaman darat sulit dilakukan. Selain itu, jauhnya sumber air menjadi salah satu kesulitan tim darat sehingga menghambat mobilisasi tim dalam proses pemadaman.BPBD juga telah mengusulkan pengadaan 3 helikopter untuk penanganan karhutla. Sementara itu,kabut asap terlihat mulai menyelimuti Kota Pekanbaru beberapa hari belakangan ini.Diduga kabut asap ini merupakan kiriman dari Kabupaten Pelalawan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Tim satgas terus mengupayakan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Riau juga masih terus terjadi. Lahan di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Riau terbakar. Kondisi lahan gambut dan meluasnya titik api membuat petugas kesulitan saat melakukan pemadaman. Sedikitnya ada tujuh hektar lahan milik masyarakat terbakar. Sebagian lahan yang terbakar sudah ditanami pohon kelapa sawit. Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi di beberapa provinsi. Jokowi yakin kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bisa ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah. #KebakaranHutan #KebakaranLahan #Karhutla
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com