Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drg Romi: Bapak Pemda Solok Selatan, Mohon, Terima Ami Kembali...

Kompas.com - 01/08/2019, 12:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Drg Romi Syofpa Ismael tak kuasa menahan tangis seusai bertemu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Mulanya, ia mengucapkan terima kasih karena telah diterima Moeldoko. Namun, ia tak kuasa menahan tangis yang akhirnya pecah begitu ia menyinggung kasusnya.

"Terima kasih Bapak, Ibu, dan tim pendamping Ami (Romi) di sini. Alhamdulillah sangat mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Ami di sini cuma berharap keadilan buat Ami dan keluarga, terutama anak dan suami, untuk bisa hak Ami dipulihkan kembali," ujar Romi sembari terisak.

Baca juga: Bertemu drg Romi, Moeldoko: Beliau Ikuti Standar Seleksi dengan Baik

"Ami tidak menginginkan kondisi seperti ini, ini kehendak Allah. Dan Ami buktikan Ami mampu bekerja walau Ami duduk di kursi roda. Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Pemda Solok Selatan," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, kedatangannya ke sejumlah pejabat pemerintah pusat bukanlah bentuk pembangkangan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang telah menganulir status CPNS-nya.

Kedatangannya ke sejumlah pejabat pemerintah pusat bertujuan untuk meminta dukungan atas apa yang telah dilakukannya.

Baca juga: Dipanggil Ombudsman soal Kasus Dokter Gigi Romi, Bupati Solok Selatan Minta Jadwal Ditunda

Ia menyatakan selama empat tahun bertugas, dirinya mampu memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Solok Selatan.

"Ami mohon kepada Ibu, Bapak Pemda Solok Selatan, Ami bukan membangkang. Ami mohon keterbukaan hati Ibu, Bapak, menerima Ami kembali, mengusulkan Ami kembali," ujar dia.

"Ami buktikan selama ini Ami mampu bekerja dengan baik, melakukan pelayanan dengan baik. Terimalah Ami kembali, dengan kerendahan hati Ami, Ami ucapkan terima kasih kepada semuanya," ujar dia.

Baca juga: Gagal Jadi PNS karena Disabilitas, Ini Kisah Drg Romi Cari Keadilan...

Sebelumnya drg Romi dianulir kelulusannya sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dengan alasan mengalami kendala kesehatan seusai melahirkan pada 2016.

Dia mengalami lemah di kedua tungkai kaki yang mengharuskannya beraktivitas dengan kursi roda.

Lewat pengumuman yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan nomor 800/62/III/BKPSDM-2019 tertanggal 18 Maret 2019, disebutkan dua peserta seleksi CPNS 2018 di Solok Selatan dibatalkan hasil seleksinya dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada formasi umum CPNS 2018.

Perjuangan panjang

Tak sedikit dukungan mengalir untuk Romi untuk mendapatkan kembali status CPNS-nya.

"Saya masih mencari keadilan. Saya sudah lulus namun dibatalkan secara sepihak," kata Romi.

Salah satu perjuangannya, Romi meminta bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Romi berharap, LBH Padang dapat mengawal perjuangannya mencari keadilan.

"Saya tidak habis pikir kenapa dibatalkan. Soal kesehatan, saya sehat dan sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis okupasi bisa bekerja sebagai dokter gigi," lanjut dia.

Baca juga: Bertemu drg Romi, Mendagri Sebut Penolakan Jadi PNS Tak Beralasan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertemu drg Romi Syofpa Ismael di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (31/7/2019).Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertemu drg Romi Syofpa Ismael di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

 

Romi mengaku pernah mengadu ke Presiden Joko Widodo melalui surat yang ditujukan ke Istana Presiden pada 25 Maret 2019.

Surat itu ia kirimkan setelah mendapatkan pemberitahuan gagal lolos sebagai CPNS di Solok Selatan.

"Saya pernah mengirim surat yang ditujukan ke Presiden RI Joko Widodo pada 25 Maret lalu. Saat itu saya tidak tahu harus mengadu ke mana lagi," kata Romi.

Dalam surat yang diketik sebanyak 5 helai itu, Romi menceritakan kronologi dirinya dari awal bekerja di Puskesmas Talunan hingga lulus tes CPNS.

Baca juga: Pelapor Dokter Gigi Romi Buat Laporan Tidak Benar Atas Anjuran Oknum Pansel

Ia juga menceritakan bagaimana dirinya menerima pemberitahuan pembatalan status CPNS oleh Bupati Solok Selatan.

Surat itu juga ditembuskan ke Kemenkes, PB PDGI, Kapolri, Komnas HAM, Ombudsman RI, DPRD Sumbar, Gubernur Sumbar, DPRD Solok Selatan, Polres Solok Selatan, dan Panselda Solok Selatan.

Tak hanya sampai di situ, Romi juga mengajukan gugatan ke PTUN.

Kuasa hukum Romi dari LBH Padang, Wendra Rona Putra, yang dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2019), mengatakan, jalur hukum terpaksa ditempuh karena proses dialog menemui jalan buntu.

Baca juga: Langgar Kode Etik, Pelapor Dokter Romi Diberi Hukuman oleh PDGI

Selain itu, posisi kelulusan Romi sudah diisi oleh peserta lain.

Perjuangan Romi berlanjut di Jakarta. Pada Rabu (31/7/2019), Romi menemui perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yakni Kabid Perencanaan SDM Kemenpan RB Syamsul Rizal di Hotel Bidakara, Jakarta.

Romi didampingi anggota Komisi VIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, dan kuasa hukumnya dari LBH.

Kedatangan Romi ke Jakarta untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB terkait pembatalan sepihak status CPNS Romi.

Baca juga: Dipanggil Ombudsman soal Kasus Dokter Gigi Romi, Bupati Solok Selatan Minta Jadwal Ditunda

Pihaknya juga memasukkan laporan pengaduan ke Menpan RB soal tindakan Bupati Solok Selatan yang mengeluarkan surat keputusan secara sepihak.

Sebab, kementerian tersebut dianggap punya peran aktif untuk mengawasi penerimaan CPNS.

Setelah ke Kementerian PAN-RB, Romi menuju Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu Mendagri Tjahjo Kumolo.

Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo memberi semangat untuk Romi agar terus berjuang mengabdi bagi masyarakat.

Baca juga: Dokter Romi Dibatalkan Jadi PNS, Menpan RB Peringatkan Pemkab Solok Selatan

Terkait penolakan pemkab setempat, Tjahjo menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan negara.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada alasan daerah tersebut menolak Romi sebagai PNS dengan alasan yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi, tenaga medis di Solok sangat kurang dan Romi memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk mengobati masyarakat.

Kompas TV Kasus pembatalan kelulusan dokter Romi Syopfa Ismael yang diduga karena menyandang disabilitas telah didengar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Mendagri berjanji akan mengkajinya lebih lanjut setelah mendapatkan laporan detail atas kasus ini. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebut akan memeriksa kasus kelulusan dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang dibatalkan oleh Pemkab Solok Selatan. Mendagri akan mengecek dugaan pembatalan kelulusan karena dokter Romi menyandang disabilitas. Tjahjo berjanji akan segera menuntaskan kasus ini agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Sempat dinyatakan batal lulus sebagai calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dokter gigi Romi Syofpa Ismael tak menyerah begitu saja. Romi bertekad melawan keputusan Pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat yang menganulir kelulusannya sebagai calon pegawai negeri sipil. Bak gayung bersambut Pemprov Sumatera Barat telah membentuk tim analisa yang terdiri dari unsur badan kepegawaian daerah, dinas kesehatan dan asisten tiga. Hasilnya menurut pemprov, dokter gigi Romi berhak atas kelulusannya meski mengikuti seleski penerimaan di jalur umum bukan di jalur disabilitas. Dukungan Pemprov senada dengan alasan Lembaga Bantuan Hukum Padang membantu dokter Romi mencari keadilan. Saat ditemui dokter Romi, Selasa 23 juli lalu Direktur LBH Padang menyebut tindakan Pemkab Solok Selatan yang mengeluarkan surat pembatalan atas kelulusan dokter Romi adalah tindakan sewenang-wenang. LBH Padang pun akan menyiapkan gugatan perdata dan pidana atas kasus dokter Romi ini. #RomiSyopfaIsmael #PemkabSolokSelatan #Disabilitas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com