Kompas.com - 01/08/2019, 12:11 WIB
Drg Romi Syofpa Ismael menangis saat berbincang dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (31/7/2019). Romi yang sebelumnya gagal lolos CPNS meski menduduki peringkat pertama saat tes di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat itu mengadu ke Mendagri untuk mencari keadilan bagi dirinya. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRADrg Romi Syofpa Ismael menangis saat berbincang dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (31/7/2019). Romi yang sebelumnya gagal lolos CPNS meski menduduki peringkat pertama saat tes di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat itu mengadu ke Mendagri untuk mencari keadilan bagi dirinya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Drg Romi Syofpa Ismael tak kuasa menahan tangis seusai bertemu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Mulanya, ia mengucapkan terima kasih karena telah diterima Moeldoko. Namun, ia tak kuasa menahan tangis yang akhirnya pecah begitu ia menyinggung kasusnya.

"Terima kasih Bapak, Ibu, dan tim pendamping Ami (Romi) di sini. Alhamdulillah sangat mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Ami di sini cuma berharap keadilan buat Ami dan keluarga, terutama anak dan suami, untuk bisa hak Ami dipulihkan kembali," ujar Romi sembari terisak.

Baca juga: Bertemu drg Romi, Moeldoko: Beliau Ikuti Standar Seleksi dengan Baik

"Ami tidak menginginkan kondisi seperti ini, ini kehendak Allah. Dan Ami buktikan Ami mampu bekerja walau Ami duduk di kursi roda. Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Pemda Solok Selatan," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, kedatangannya ke sejumlah pejabat pemerintah pusat bukanlah bentuk pembangkangan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang telah menganulir status CPNS-nya.

Kedatangannya ke sejumlah pejabat pemerintah pusat bertujuan untuk meminta dukungan atas apa yang telah dilakukannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Dipanggil Ombudsman soal Kasus Dokter Gigi Romi, Bupati Solok Selatan Minta Jadwal Ditunda

Ia menyatakan selama empat tahun bertugas, dirinya mampu memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Solok Selatan.

"Ami mohon kepada Ibu, Bapak Pemda Solok Selatan, Ami bukan membangkang. Ami mohon keterbukaan hati Ibu, Bapak, menerima Ami kembali, mengusulkan Ami kembali," ujar dia.

"Ami buktikan selama ini Ami mampu bekerja dengan baik, melakukan pelayanan dengan baik. Terimalah Ami kembali, dengan kerendahan hati Ami, Ami ucapkan terima kasih kepada semuanya," ujar dia.

Baca juga: Gagal Jadi PNS karena Disabilitas, Ini Kisah Drg Romi Cari Keadilan...

Sebelumnya drg Romi dianulir kelulusannya sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dengan alasan mengalami kendala kesehatan seusai melahirkan pada 2016.

Dia mengalami lemah di kedua tungkai kaki yang mengharuskannya beraktivitas dengan kursi roda.

Lewat pengumuman yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan nomor 800/62/III/BKPSDM-2019 tertanggal 18 Maret 2019, disebutkan dua peserta seleksi CPNS 2018 di Solok Selatan dibatalkan hasil seleksinya dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada formasi umum CPNS 2018.

Perjuangan panjang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X