Impor Rektor Asing, Efektif kah Tingkatkan Ranking PTN?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mewacanakan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Wacana ini sudah ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dalam hal ini wacana untuk merekrut rektor asing ini, yang punya reputasi. Kalau yang tidak punya reputasi, jangan," kata Nasir seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).

Menurut Nasir, wacana mengundang rektor asing ini dilakukan untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi di dalam negeri agar bisa mencapai 100 besar dunia.

Baca juga: Rektor Terbaik di Dunia Pun Dinilai Sulit Dongkrak Ranking PTN Jika...

Pemerintah, lanjut Nasir, menargetkan pada 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Lalu pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.

“Kita baru mappingkan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing," dia.

Gaji dan Aturan

Nasir memastikan anggaran untuk menggaji rektor luar negeri ini akan disediakan langsung oleh Pemerintah, tanpa mengurangi anggaran PTN tersebut.

KOMPAS.com/ANDI HARTIK Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir saat mengunjungi Universitas Islam Malang (Unisma) Kota Malang, Rabu (27/3/2019)

Ia akan segera bicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait masalah gaji ini.

“Saya harus bicara dengan Menteri Keuangan juga, bagaimana kalau rektor dari luar negeri kita datangkan ke Indonesia. Berapa gaji yang harus dia terima? Berapa komparasi negara-negara lain? Bagaimana bisa dilakukan, tetapi tidak mengganggu stabilitas keuangan di perguruan tinggi,” kata dia.

Baca juga: Soal Wacana Rektor Asing, Fahri Hamzah: Jangan Bikin Bangsa Indonesia Kecil Hati

Nasir mengakui, ada beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan untuk dapat mengundang rektor luar negeri memimpin perguruan tinggi di Indonesia.

Begitu juga jika dosen luar negeri ingin dapat mengajar, meneliti, dan berkolaborasi di Indonesia. Ia berharap Presiden bisa menata ulang peraturan tersebut.

“Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang. Mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri kan mengikuti peraturan pemerintah. Nanti kalau peraturan pemerintahnya sudah diubah, peraturan penteri akan mengikuti dengan sendirinya,” ungkap Nasir.

Contohkan Singapura

Nasir pun menegaskan, praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri.

Baca juga: Ingin Rekrut Rektor Asing untuk PTN, Kemenristekdikti Targetkan Ini...

Negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.

Nasir mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun.

“NTU itu berdiri tahun 1981. Mereka di dalam pengembangan ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen beberapa besar. Mereka dari berdiri belum dikenal, sekarang bisa masuk 50 besar dunia,” papar Nasir.

Gagal Modernisasi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sepakat akan wacana PTN dipimpin rektor terbaik luar negeri.

Baca juga: Tentukan Gaji Rektor Asing PTN, Nasir akan Bahas dengan Sri Mulyani

Fahri menilai, langkah tersebut justru menunjukkan bahwa Menristekdikti Mohamad Nasir gagal dalam memodernisasi kampus.

"Harusnya malu dia sebagai menteri enggak sanggup memordenisasi kampus. Bukan malah sedikit-sedikit cari rektor asing. Ya sudah semua saja kita nontonin orang asing kerja buat kita," ujar Fahri saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurut Fahri, pemerintah seharusnya memiliki konsep yang jelas dalam meningkatkan kualitas dan ranking perguruan tinggi.

Baca juga: Usulkan PTN Boleh Dipimpin Rektor Asing, Nasir Sudah Lapor Jokowi

Konsep tersebut kemudian dijalankan Kemenristekdikti sebagai institusi pengelola sektor pendidikan di perguruan tinggi.

Fahri menilai wacana mengundang rektor asing tidak menjamin dapat meningkatkan ranking ketika tidak ada konsep yang jelas dari pemerintah.

Ia berpendapat, seharusnya konsep dalam memodernisasi kampus datang dari pemerintah, bukan pihak asing.

"Masalahnya kalau pemerintah enggak punya konsep untuk memperkuat kampus, ya lemah sendiri," kata Fahri.

Mengada-Ada

Praktisi Pendidikan Itje Chodidjah juga menilai wacana mendatangkan rektor asing demi meningkatkan ranking perguruan tinggi Indinesia sangat mengada-ada.

DOK. QS WUR Ilustrasi QS World University Rankings

Baca juga: Wacana Rektor Asing, Ini 4 Alasan Kemenristekdikti Undang Rektor Asing

Ia mengatakan, tak ada korelasi langsung antara menggunakan rektor asing dan peningkatan kualitas universitas.

Sebaik apa pun rektor dari luar negeri, kata dia, jika tak diperbaiki akar masalahnya, maka akan sama saja.

"Mau rektor terbaik di dunia ini ditaruh di kampus itu, tidak akan menaikkan ranking apabila anak-anaknya memang tidak memenuhi persyaratan penilaian," ujar Itje kepada Kompas.com, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Wacana Rektor Asing dan Upaya Meningkatkan Ranking Kampus Indonesia

Itje juga tak sepakat jika Menristek mencontohkan universitas di Singapura sebagai salah satu negara yang sukses dengan mendatangkan rektor asing.

Kalau pun merekrut rektor dari luar negeri, kata Itje, belum tentu bisa menerapkan kisah sukses yang sama di Indonesia.

Secara kualitas maupun sistem belajar, tentu ada perbedaan antara mahasiswa di Indonesia dan luar negeri.

Itje mengibaratkan seorang petani yang sukses menggarap sawah di lahan subur.

Baca juga: Loh, Kok Rektor Asing?

Kemudian, petani tersebut disuruh menggarap lahan di daerah lain yang tandus dan kekurangan air. Cara mengelola lahan tersebut pasti berbeda.

"Saya melihatnya mungkin dia berpikir bahwa kalau rektornya dari negara maju akan bisa mengelola seperti yang dia kelola di negaranya. Ya, beda," kata Itje.

Apalagi, menurut Itje, akar masalah pendidikan di Indonesia yakni literasi anak-anak yang masih rendah dibandingkan di negara lain.