Menkes Sebut Kenaikan Premi BPJS Baru Rencana

Kompas.com - 31/07/2019, 20:31 WIB
Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan, kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan masih berupa rencana.

"Belum, baru merencanakan untuk menaikkan," ujar Nila di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo selepas mengikuti rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden.

Ia mengatakan, kenaikan premi tersebut masih akan dibahas bersama Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Keuangan, Jumat (2/8/2019).


Baca juga: Wapres Sebut Ada Wacana Pengelolaan BPJS Kesehatan Libatkan Pemda

Menurut dia, saat ini sudah ada rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk BPJS Kesehatan yang berupa pembenahan data peserta BPJS Kesehatan.

Ada pula rekomendasi dari Kementerian Kesehatan terhadap BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi rujukan penempatan rumah sakit agar disesuaikan dengan kelas dan kapasitasnya.

"Sehingga kalau sudah (dibahas) semuanya baru kita tahu berapa sih sebenarnya, baru kita akan melihat apa yang akan dilakukan," ucap Mardiasmo.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menyatakan, pemerintah telah menyepakati kenaikan usulan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu disampaikan Kalla saat mengungkapkan pertemuan Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

"Kemarin ada beberapa hal yang dibahas dan prinsipnya kami setuju. Namun perlu pembahasan lebih lanjut," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Pemerintah Sepakati Usulan Kenaikan Premi BPJS Kesehatan

Pertama, menurut Kalla, pemerintah setuju untuk menaikkan iuran.

"Tapi berapa naiknya, nanti dibahas oleh tim teknis, nanti akan dilaporkan pada rapat berikutnya. Setuju naik, besarannya nanti dibahas," ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X