Mengenang Peran Bukittinggi Saat Menjadi Ibu Kota Negara..

Kompas.com - 31/07/2019, 18:32 WIB
Menara Jam Gadang, ikon kota Bukittinggi, Sumatera Barat. SHUTTERSTOCKMenara Jam Gadang, ikon kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan akan segera mengumumkan lokasi ibu kota baru. Menurut Jokowi, pengumuman akan dilakukan setidaknya Agustus 2019.

Pada Selasa (30/7/2109), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, ibu kota akan dipindah ke Pulau Kalimantan.

Sebelum kabar pemindahan ibu kota berhembus, Indonesia pernah memindahkan pusat pemerintahannya sebanyak dua kali, ke Yogyakarta dan Bukittinggi.

Ibu kota Provinsi Sumatera

Sebelum menjadi ibu kota Pemerintahan Darurat RI, Bukittinggi diputuskan menjadi ibu kota Provinsi Sumatera oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 9 Agustus 1947.

Berdasarkan arsip Harian Kompas edisi 15 November 1987, seluruh instansi pemerintahan yang berkedudukan di Medan dan Pematangsiantar diungsikan ke Bukittinggi bersama seluruh perangkatnya.

Instansi tersebut antara lain Jawatan Kepolisian Negara, Pencetakan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS), markas TNI Divisi IX/Banteng (Sumatera Tengah), serta seluruh markas besar seluruh laskar rakyat dipusatkan di kota ini.

Baca juga: Jika Ibu Kota Pindah, Menpan RB Pastikan Jutaan ASN Pusat Ikut Pindah

Tak hanya itu, sekolah kadet TNI juga didirikan di Bukittinggi. Di tempat inilah polisi wanita atau Polwan) dibentuk.

Beberapa anggota pertamanya merupakan jebolan Sekolah Inspektur Polisi.

Pembentukan pemerintah darurat

PDRI dibentuk atas perintah Presiden Soekarno-Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 19 Desember 1948.

Ini diakibatkan Agresi Militer II oleh Belanda yang merebut ibu kota RI di Yogyakarta. Peristiwa ini membuat para pemimpin negara waktu itu diasingkan oleh Belanda.

Jelang ditangkap, Harian Kompas, 22 Desember 1999 menyebutkan, Soekarno dan Hatta saat itu sempat mengadakan Sidang Kabinet darurat.

Hasilnya, tampuk pemerintahan untuk sementara diserahkan ke Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintah darurat.

Baca juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota pada Era Soekarno dan Sebelumnya..

Atap bergonjong dipakai oleh salah satu hotel di Bukittinggi, Sumatera Barat. Sejumlah bangunan di Sumatera Barat, baik bangunan pemerintah maupun swasta, berlomba-lomba menggunakan atap bergonjong untuk membangun citra Minangkabau.Arif, Ahmad Atap bergonjong dipakai oleh salah satu hotel di Bukittinggi, Sumatera Barat. Sejumlah bangunan di Sumatera Barat, baik bangunan pemerintah maupun swasta, berlomba-lomba menggunakan atap bergonjong untuk membangun citra Minangkabau.
Radiogram tersebut juga ditujukan kepada Dr Sudarsono, LN Palar, dan AA Maramis di India, yang berbunyi:

Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitakan bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta.

Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera. Sumatera (Tengah).

Namun, surat tersebut tidak terkirim ke Sjafruddin. Meski begitu, Sjafruddin yang saat itu berada di Bukittinggi bersama dengan Teuku Muhammad Hasan (Gubernur Sumatera) dan Panglima Tinggi Teritorial Sumatera Kolonel Hidayat, serta beberapa tokoh lainnya mendirikan PDRI.

Adapun kabinetnya terbentuk pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah nagari di lereng Gunung Sago.

Kabinet PDRI terbentuk secara lengkap sipil maupun militer, termasuk pembentukan Komisariat PDRI di Jawa dengan ketua IJ Kasimo.

Harian Kompas, 27 Oktober 2004 meyebutkan, Sjafruddin saat itu disebut menjabat sebagai Ketua namun kedudukannya sama dengan presiden.

Kabinet pimpinan Sjafruddin ini terdiri dari delapan menteri antara lain Jenderal Sudirman sebagai Panglima Angkatan Perang PDRI dan AA Maramis yang menjabat Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India.

Baca juga: Ini Keunggulan Kaltim hingga Layak Jadi Ibu Kota Negara Dibanding Daerah Lain

Pengunjung menikmati kawasan pedestrian Jam Gadang, di Bukittinggi, Sumatera Barat, Minggu (24/2/2019). Revitalisasi pedestrian Jam Gadang tersebut rampung dan fasilitasnya kini bisa dinikmati pengunjung serta masyarakat, meliputi kawasan ramah disabilitas, taman bunga, lampu hias, dan air mancur. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww.Iggoy el Fitra Pengunjung menikmati kawasan pedestrian Jam Gadang, di Bukittinggi, Sumatera Barat, Minggu (24/2/2019). Revitalisasi pedestrian Jam Gadang tersebut rampung dan fasilitasnya kini bisa dinikmati pengunjung serta masyarakat, meliputi kawasan ramah disabilitas, taman bunga, lampu hias, dan air mancur. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww.
Pemerintahan bergerak

Pemerintah darurat ini berlangsung selama tujuh bulan, tepatnya pada 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949.

Tidak seperti pemerintahan pada umumnya, PDRI tidak menetap di salah satu tempat.

Harian Kompas, 20 September 2007 menulis, sejak saat itu, Sjafruddin dan rombongannya menjalankan pemerintahan dengan bergerak dari daerah ke daerah lain di pedalaman Sumatera Barat, guna menghindari kejaran Belanda.

Para pemimpin PDRI menyebar ke tiga jurusan. Menurut Harian Kompas 3 Februari 2000, Sjafruddin bersama dengan Teuku Mohammad Hasan memimpin rombongan bergerak melalui Bangkinang ke Kampar.

Baca juga: Ini Keunggulan Kaltim hingga Layak Jadi Ibu Kota Negara Dibanding Daerah Lain

Kedua rombongan Sutan Mohammad Rasjid selaku Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Perburuhan, dan Residen Sumatera Barat berangkat ke Kototinggi, Kabupaten Limapuluh Koto.

Adapun rombongan ketiga yang dipimpin oleh Kolonel Hidayat, Panglima Teritorial Sumatera dalam kabinet PDRI, berjalan kaki menempuh 1.500 km melalui Tapanuli ke Banda Aceh.

Rombongan Sjafruddin kemudian menuju ke Bidar Alam, di Kabupaten Solok Selatan. Tempat ini kemudian digunakan sebagai basis perjuangan PDRI.

Pada 17 Januari 1949 Stasiun Radio PDRI berhasil melakukan kontak dengan New Delhi, India.

Syafruddin dari Bidar Alam sempat mengirimkan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan peserta Konferensi New Delhi.

Dari Bidar Alam, Sjafruddin beserta rombongan bergerak secara bertahap ke Sumpur Kudus.

Desa-desa yang pernah menjadi pusat pemerintahan PDRI adalah Bidar Alam (Solok Selatan), Koto Tinggi (Limapuluh Kota), dan Sumpur Kudus (sekarang dalam Kabupaten Sijunjung).

Pemerintahan darurat itu berakhir 13 Juli 1949, yang ditandai dengan sidang pertama Kabinet Hatta setelah agresi kedua militer Belanda. Hasil sidang membuat mandat PDRI oleh Syafruddin dikembalikan kepada Soekarno-Hatta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X