Mengenang Peran Bukittinggi Saat Menjadi Ibu Kota Negara..

Pemerintahan bergerak

Pemerintah darurat ini berlangsung selama tujuh bulan, tepatnya pada 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949.

Tidak seperti pemerintahan pada umumnya, PDRI tidak menetap di salah satu tempat.

Harian Kompas, 20 September 2007 menulis, sejak saat itu, Sjafruddin dan rombongannya menjalankan pemerintahan dengan bergerak dari daerah ke daerah lain di pedalaman Sumatera Barat, guna menghindari kejaran Belanda.

Para pemimpin PDRI menyebar ke tiga jurusan. Menurut Harian Kompas 3 Februari 2000, Sjafruddin bersama dengan Teuku Mohammad Hasan memimpin rombongan bergerak melalui Bangkinang ke Kampar.

Baca juga: Ini Keunggulan Kaltim hingga Layak Jadi Ibu Kota Negara Dibanding Daerah Lain

Kedua rombongan Sutan Mohammad Rasjid selaku Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Perburuhan, dan Residen Sumatera Barat berangkat ke Kototinggi, Kabupaten Limapuluh Koto.

Adapun rombongan ketiga yang dipimpin oleh Kolonel Hidayat, Panglima Teritorial Sumatera dalam kabinet PDRI, berjalan kaki menempuh 1.500 km melalui Tapanuli ke Banda Aceh.

Rombongan Sjafruddin kemudian menuju ke Bidar Alam, di Kabupaten Solok Selatan. Tempat ini kemudian digunakan sebagai basis perjuangan PDRI.

Pada 17 Januari 1949 Stasiun Radio PDRI berhasil melakukan kontak dengan New Delhi, India.

Syafruddin dari Bidar Alam sempat mengirimkan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan peserta Konferensi New Delhi.

Dari Bidar Alam, Sjafruddin beserta rombongan bergerak secara bertahap ke Sumpur Kudus.

Desa-desa yang pernah menjadi pusat pemerintahan PDRI adalah Bidar Alam (Solok Selatan), Koto Tinggi (Limapuluh Kota), dan Sumpur Kudus (sekarang dalam Kabupaten Sijunjung).

Pemerintahan darurat itu berakhir 13 Juli 1949, yang ditandai dengan sidang pertama Kabinet Hatta setelah agresi kedua militer Belanda. Hasil sidang membuat mandat PDRI oleh Syafruddin dikembalikan kepada Soekarno-Hatta.