Mengenang Peran Bukittinggi Saat Menjadi Ibu Kota Negara..

Kompas.com - 31/07/2019, 18:32 WIB
Menara Jam Gadang, ikon kota Bukittinggi, Sumatera Barat. SHUTTERSTOCKMenara Jam Gadang, ikon kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan akan segera mengumumkan lokasi ibu kota baru. Menurut Jokowi, pengumuman akan dilakukan setidaknya Agustus 2019.

Pada Selasa (30/7/2109), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, ibu kota akan dipindah ke Pulau Kalimantan.

Sebelum kabar pemindahan ibu kota berhembus, Indonesia pernah memindahkan pusat pemerintahannya sebanyak dua kali, ke Yogyakarta dan Bukittinggi.

Ibu kota Provinsi Sumatera

Sebelum menjadi ibu kota Pemerintahan Darurat RI, Bukittinggi diputuskan menjadi ibu kota Provinsi Sumatera oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 9 Agustus 1947.

Berdasarkan arsip Harian Kompas edisi 15 November 1987, seluruh instansi pemerintahan yang berkedudukan di Medan dan Pematangsiantar diungsikan ke Bukittinggi bersama seluruh perangkatnya.

Instansi tersebut antara lain Jawatan Kepolisian Negara, Pencetakan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS), markas TNI Divisi IX/Banteng (Sumatera Tengah), serta seluruh markas besar seluruh laskar rakyat dipusatkan di kota ini.

Baca juga: Jika Ibu Kota Pindah, Menpan RB Pastikan Jutaan ASN Pusat Ikut Pindah

Tak hanya itu, sekolah kadet TNI juga didirikan di Bukittinggi. Di tempat inilah polisi wanita atau Polwan) dibentuk.

Beberapa anggota pertamanya merupakan jebolan Sekolah Inspektur Polisi.

Pembentukan pemerintah darurat

PDRI dibentuk atas perintah Presiden Soekarno-Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 19 Desember 1948.

Ini diakibatkan Agresi Militer II oleh Belanda yang merebut ibu kota RI di Yogyakarta. Peristiwa ini membuat para pemimpin negara waktu itu diasingkan oleh Belanda.

Jelang ditangkap, Harian Kompas, 22 Desember 1999 menyebutkan, Soekarno dan Hatta saat itu sempat mengadakan Sidang Kabinet darurat.

Hasilnya, tampuk pemerintahan untuk sementara diserahkan ke Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintah darurat.

Baca juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota pada Era Soekarno dan Sebelumnya..

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Nasional
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Nasional
Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Nasional
Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Nasional
Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Nasional
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Nasional
Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Nasional
PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Nasional
Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Nasional
Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Nasional
Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Nasional
Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X