Jokowi Minta Kasus Novel Selesai 3 Bulan, Tim Teknis Tetapkan Waktu 6 Bulan

Kompas.com - 31/07/2019, 18:27 WIB
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (tengah),  Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra (kiri) dan Anjak Madya Divisi Humas Polri AKBP Muhammad Iqbal Alkudusi (kanan)  memberikan keterangan pers pengungkapan kasus tindak pidana terorisme di Divhumas Polri, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri berhasil meringkus seorang anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sumatera Selatan bernama Novendri alias Abu Zahran alias Abu Jundi di Padang, Sumatera Selatan pada 18 Juli 2019 lalu yang merupakan salah satu bendahara JAD Indonesia yang bertugas mengatur pergerakan keuangan JAD. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd. ANTARA FOTO/RENOKaropenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (tengah), Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra (kiri) dan Anjak Madya Divisi Humas Polri AKBP Muhammad Iqbal Alkudusi (kanan) memberikan keterangan pers pengungkapan kasus tindak pidana terorisme di Divhumas Polri, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri berhasil meringkus seorang anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sumatera Selatan bernama Novendri alias Abu Zahran alias Abu Jundi di Padang, Sumatera Selatan pada 18 Juli 2019 lalu yang merupakan salah satu bendahara JAD Indonesia yang bertugas mengatur pergerakan keuangan JAD. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menetapkan bahwa masa kerja tim teknis kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Pol) Idham Azis berjalan selama enam bulan.

Masa kerja yang ditetapkan melalui surat perintah tugas (sprint) Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian tersebut berbeda dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta agar pengusutan kasus itu rampung tiga bulan ke depan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menjelaskan, waktu kerja enam bulan tersebut mengikuti kelaziman sebuah penugasan.

"Pertimbangan durasi, waktu, memang seperti itu," ucap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

"Kalau misalnya kurang, nanti perpanjang lagi enam bulan. Artinya setiap satu semester itu jelas, targetnya jelas," kata dia.

Baca juga: Mulai Bekerja Kamis Besok, Ini yang Akan Dilakukan Tim Teknis Kasus Novel

Mengenai waktu penugasan itu terlambat tiga bulan dibandingkan dengan instruksi Presiden, Dedi menegaskan, tim teknis bekerja semaksimal mungkin demi memenuhi instruksi itu.

"Durasi bekerja tim sesuai sprint (surat perintah tugas) ini enam bulan. Kemarin ada pernyataan Presiden tiga bulan. Tim teknis akan bekerja secara maksimal, bekerja keras," kata dia.

"Pengalaman saya (sebagai reserse). Saya optimistis. Dengan tim yang sudah dibentuk dengan kemampuan teknis yang terbaik, ini terungkap," tutur Dedi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Nasional
Jakarta Siapkan 17.900 Petak Pemakaman Baru

Jakarta Siapkan 17.900 Petak Pemakaman Baru

Nasional
UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

Nasional
Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Nasional
'Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi...'

"Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi..."

Nasional
KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X