Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Rektor Asing, Fahri Hamzah: Jangan Bikin Bangsa Indonesia Kecil Hati

Kompas.com - 31/07/2019, 18:20 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik wacana perguruan tinggi negeri (PTN) yang akan dipimpin rektor terbaik luar negeri.

Rekrutmen rektor asing tersebut bertujuan untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik dunia.

Fahri tak sepakat dengan wacana tersebut. Sebab, menurut dia, upaya meningkatkan ranking perguruan tinggi merupakan tugas dari Kemenristekdikti dan bukan menjadi tanggung jawab pihak asing.

"Jangan bikin kecil hati bangsa Indonesia. Kita sanggup kok," ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Tentukan Gaji Rektor Asing PTN, Nasir akan Bahas dengan Sri Mulyani

Fahri mengatakan, seharusnya pemerintah memiliki konsep yang jelas dalam meningkatkan kualitas dan ranking perguruan tinggi.

Konsep tersebut kemudian dijalankan Kemenristekdikti sebagai institusi pengelola sektor pendidikan di perguruan tinggi.

Jika wacana tersebut direalisasikan, kata Fahri, akan terkesan Menristekdikti ingin lepas dari tugas dan tanggung jawabnya.

"Menristekdikti kan mengelola sektoral. Kenapa dia enggak pakai kekuatan politiknya untuk mengelola sektor itu sehingga menjadi maju, bukan lepas tangan ke orang lain," kata Fahri.

Baca juga: Usulkan PTN Boleh Dipimpin Rektor Asing, Nasir Sudah Lapor Jokowi

Selain itu, Fahri menilai wacana mengundang rektor asing tidak menjamin dapat meningkatkan ranking ketika tidak ada konsep yang jelas dari pemerintah.

Ia berpendapat seharusnya konsep dalam memodernisasi kampus datang dari pemerintah, bukan pihak asing.

"Tapi ini kan konsep enggak ada, tiba-tiba lepas tangan, asing saja. Seolah-olah kalau semua dilepas ke orang asing semua jadi beres. Ya enggak juga," tutur dia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, M Nasir di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat, (11/8/2017).  KOMPAS.com/ Moh Nadlir Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, M Nasir di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat, (11/8/2017).
Diberitakan, Kemenristekdikti merencanakan pada tahun 2020 sudah ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN.

"Kita baru mappingkan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," ungkap Menristekdikti Mohamad Nasir dilansir dari rilis resmi Kemenristekdikti (26/7/2019).

Baca juga: Wacana Rektor Asing, Ini 4 Alasan Kemenristekdikti Undang Rektor Asing

Menristekdikti menjelaskan langkah rekrutmen rektor luar negeri ini guna meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik dunia.

Nasir mengatakan, praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.

Baca juga: Wacana Rektor Asing dan Upaya Meningkatkan Ranking Kampus Indonesia

Ia mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun.

Nasir juga menyampaikan dengan rektor luar negeri dan dosen luar negeri meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia, rakyat Indonesia akan lebih dekat dengan pendidikan tinggi yang berkualitas dunia.

Selain itu, rektor luar negeri nantinya bertugas meningkatkan kualitas PTN hingga peringkatnya bisa naik ke tingkat lebih tinggi.

Kompas TV Menristekdikti menyatakan ada perguruan tinggi di tanah air yang menjadi tempat tumbuhnya kelompok radikal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com