Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Harusnya Menristekdikti Malu, Tak Sanggup Bikin Kampus Kelas Dunia

Kompas.com - 31/07/2019, 17:54 WIB
Kristian Erdianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sepakat akan wacana perguruan tinggi negeri (PTN) dipimpin rektor terbaik luar negeri.

Fahri menilai, langkah tersebut justru menunjukkan bahwa Menristekdikti Mohamad Nasir gagal dalam memodernisasi kampus.

"Harusnya malu dia sebagai menteri enggak sanggup memordenisasi kampus. Bukan malah sedikit-sedikit cari rektor asing. Ya sudah semua saja kita nontonin orang asing kerja buat kita," ujar Fahri saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Menristekdikti: Uang Kuliah Ditentukan Kemampuan Ekonomi Mahasiswa

Sementara itu, menurut Menristekdikti, rekrutmen rektor asing tersebut bertujuan meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia sehingga masuk dalam 100 universitas terbaik dunia.

Padahal, menurut Fahri, pemerintah seharusnya memiliki konsep yang jelas dalam meningkatkan kualitas dan ranking perguruan tinggi.

Konsep tersebut kemudian dijalankan Kemenristekdikti sebagai institusi pengelola sektor pendidikan di perguruan tinggi.

Selain itu, Fahri menilai wacana mengundang rektor asing tidak menjamin dapat meningkatkan ranking ketika tidak ada konsep yang jelas dari pemerintah.

Ia berpendapat, seharusnya konsep dalam memodernisasi kampus datang dari pemerintah, bukan pihak asing.

"Masalahnya kalau pemerintah enggak punya konsep untuk memperkuat kampus, ya lemah sendiri," kata Fahri.

Kemenristekdikti merencanakan pada tahun 2020 sudah ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN.

"Kita baru mappingkan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," ujar Menristekdikti Mohamad Nasir dilansir dari rilis resmi Kemenristekdikti (26/7/2019).

Menristekdikti menyampaikan, langkah rekrutmen rektor luar negeri ini guna meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik dunia.

Baca juga: Ingin Rekrut Rektor Asing untuk PTN, Kemenristekdikti Targetkan Ini...

Nasir mengatakan, praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.

Ia mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, tetapi saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun.

Nasir juga menyampaikan, dengan rektor luar negeri dan dosen luar negeri meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia, rakyat Indonesia akan lebih dekat dengan pendidikan tinggi yang berkualitas dunia.

Selain itu, rektor luar negeri nantinya bertugas meningkatkan kualitas PTN hingga peringkatnya bisa naik ke tingkat lebih tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com