Jokowi Telepon Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk Minta Selesaikan Kebakaran Hutan

Kompas.com - 31/07/2019, 15:54 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape yang terletak di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa (30/1/2019. Selepas peninjauan, Presiden menginginkan agar kawasan wisata The Kaldera bisa dikembangkan secepatnya AntaranewsPresiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape yang terletak di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa (30/1/2019. Selepas peninjauan, Presiden menginginkan agar kawasan wisata The Kaldera bisa dikembangkan secepatnya
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku telah menelepon sejumlah pejabat pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang mulai terjadi di sejumlah daerah di Riau dan Palangkaraya.

“Sudah, sudah tiga hari saya sudah telepon BNPB, Panglima, Kapolri untuk segera diselesaikan, di Riau, di Palangkaraya,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan selepas mengunjungi Kampung Adat Batu Persidangan, di Kampung Huta Siallagan, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu (31/7/2019), seperti dikutip situs web setkab.go.id.

Baca juga: Sudah 2 Hari Kebakaran di TPA Solo Belum Juga Padam

Mengenai kemungkinan diperlukannya pesawat khusus untuk pemadaman kebakaran hutan itu, Presiden Jokowi menilai masih belum perlu. 

Ia yakin helikopter yang dimiliki BNPB, TNI, dan Polri masih bisa digunakan untuk pemadaman.
“Saya kira masih bisa diatasi dengan helikopter,” ujar Jokowi. 

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo dalam siaran persnya menyampaikan, personel gabungan bekerja keras untuk melakukan pemadaman dan pendinginan hingga Senin (29/7/2019).

Personel tersebut merupakan bagian dari satuan tugas (satgas) darat berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan kementerian/lembaga.

“Total personel gabungan berjumlah  5.929 personel yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah masing-masing berjumlah 1.512 personel, sedangkan Kalimantan Barat berjumlah 1.395 personel,” papar Agus.

Upaya satgas darat didukung oleh operasi udara di bawah kendali satgas udara.

Jumlah tersebut, menurut Agus, belum mencakup dukungan dari pihak swasta, seperti APP Sinar Mas yang berkekuatan 3.180 personel tersebar di 5 provinsi.

Sementara itu, Agus menyebut helikopter disiagakan di empat provinsi, yaitu Riau 17 helikopter, Sumatera Selatan 3, Kalimantan Barat 6, dan Kalimantan Tengah 7.

Baca juga: Ini Fakta Baru Kebakaran Hutan Gunung Panderman, Kembali Terbakar hingga Rusak Habitat Elang Jawa

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X