Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Telepon Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk Minta Selesaikan Kebakaran Hutan

Kompas.com - 31/07/2019, 15:54 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku telah menelepon sejumlah pejabat pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang mulai terjadi di sejumlah daerah di Riau dan Palangkaraya.

“Sudah, sudah tiga hari saya sudah telepon BNPB, Panglima, Kapolri untuk segera diselesaikan, di Riau, di Palangkaraya,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan selepas mengunjungi Kampung Adat Batu Persidangan, di Kampung Huta Siallagan, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu (31/7/2019), seperti dikutip situs web setkab.go.id.

Baca juga: Sudah 2 Hari Kebakaran di TPA Solo Belum Juga Padam

Mengenai kemungkinan diperlukannya pesawat khusus untuk pemadaman kebakaran hutan itu, Presiden Jokowi menilai masih belum perlu. 

Ia yakin helikopter yang dimiliki BNPB, TNI, dan Polri masih bisa digunakan untuk pemadaman.
“Saya kira masih bisa diatasi dengan helikopter,” ujar Jokowi. 

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo dalam siaran persnya menyampaikan, personel gabungan bekerja keras untuk melakukan pemadaman dan pendinginan hingga Senin (29/7/2019).

Personel tersebut merupakan bagian dari satuan tugas (satgas) darat berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan kementerian/lembaga.

“Total personel gabungan berjumlah  5.929 personel yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah masing-masing berjumlah 1.512 personel, sedangkan Kalimantan Barat berjumlah 1.395 personel,” papar Agus.

Upaya satgas darat didukung oleh operasi udara di bawah kendali satgas udara.

Jumlah tersebut, menurut Agus, belum mencakup dukungan dari pihak swasta, seperti APP Sinar Mas yang berkekuatan 3.180 personel tersebar di 5 provinsi.

Sementara itu, Agus menyebut helikopter disiagakan di empat provinsi, yaitu Riau 17 helikopter, Sumatera Selatan 3, Kalimantan Barat 6, dan Kalimantan Tengah 7.

Baca juga: Ini Fakta Baru Kebakaran Hutan Gunung Panderman, Kembali Terbakar hingga Rusak Habitat Elang Jawa

Helikopter yang ditempatkan di Riau merupakan dukungan dari BNPB 7 unit, KLHK 1, swasta 8, dan TNI 1.

Sementara itu, air yang digunakan untuk pemadaman dan pendinginan mencapai 61.066.300 liter untuk semua wilayah terdampak.

Selain armada helikopter, satuan tugas udara didukung pesawat untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Operasi ini dimaksudkan untuk memicu terjadinya hujan di wilayah-wilayah yang papar hotspotdengan menebarkan garam di awan potensial.

Perkembangan per 29 Juli 2019 pukul 16.00 WIB luas lahan terbakar di Riau seluas 27.683,47 ha. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com