Menuntut Keadilan untuk Baiq Nuril Mestinya Tak Sepanjang Ini, jika...

Perbaikan KUHAP

Hal kedua yang menjadi tuntutan Mappi FHUI dan ICJR adalah perbaikan KUHAP. Menurut Dio, masa tahanan yang sempat dijalani oleh Baiq Nuril selama mejalani masa penyidikan perlu dikritisi.

Proses penahanan hanya diberlakukan jika terdapat kekhawatiran tersangka atau terdakwa melakukan hal-hal di luar ketentuan.

Misalnya melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

"Penahanan tunduk pada ketentuan Pasal 21 KUHAP dengan syarat yang wajib dielaborasi oleh setiap pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Dengan begitu penahanan terhadap tersangka atau terdakwa bukanlah hal yang wajib dilakukan," kata dia.

Menurut Dio, penahanan seharusnya dilakukan dengan arahan Penuntut Umum dan izin dari hakim sesuai dengan Konvenan Hak Sipil dan Politik yang ada.

Baca juga: Jokowi Teken Keppres Amnesti, Baiq Nuril Bebas

Perlindungan perempuan

Hal terakhir yang harus diperbaiki adalah perlindungan terhadap perempuan di hadapan hukum pidana.

Kasus yang menimpa Baiq Nuril menurut Mappi FHUI dan ICJR dapat diartikan bahwa hukum di Indonesia masih berorientasi pada penghukuman tersangka, bukan perlindungan korban.

"Kasus Baiq Nuril bukanlah satu-satunya kasus di mana korban pelecehan seksual justru menjadi terpidana dan dihukum," ucap Dio.

Misalnya, perempuan berinisial WA di Muara Bulian dan BL di Jakarta Selatan, korban perkosaan yang divonis bersalah pada tingkat PN karena dituduh melakukan pengguguran kandungan padahal merupakan korban perkosaan.

Contoh lain, AJ korban pelecehan seksual dijerat pidana UU ITE.