Kompas.com - 31/07/2019, 13:45 WIB
Suasana tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sebanyak 192 kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kompetensi tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSuasana tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sebanyak 192 kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kompetensi tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepatuhan para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaporan LHKPN menuai polemik.

Di satu sisi, Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan KPK Yenti Garnasih menegaskan, seorang capim KPK baru wajib melaporkan LHKPN ketika dia sudah terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Ya (tidak wajib sebelum diangkat menjadi pimpinan KPK), kan saya sudah beberapa kali mengatakan begitu kan sikap Pansel. Itu selalu dilakukan terhadap pemilihan-pemilihan yang lalu," kata Yenti kepada wartawan, Senin (29/7/2019) lalu.

Sementara di sisi lain, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai, LHKPN semestinya sudah menjadi syarat adminstrasi sejak awal seleksi calon pimpinan KPK.

Artinya, tidak harus menunggu capim KPK terpilih menjadi pimpinan KPK terlebih dahulu untuk melaporkan LHKPN.

Menurut Zainal, undang-undang jelas menyatakan agar seorang yang diangkat sebagai pimpinan KPK harus melaporkan kekayaan.

"LHKPN itu krusial di Pasal 29 UU KPK. Jelas sebenarnya mengatakan, untuk dapat dipilih menjadi komisioner KPK, maka dia harus memiliki salah satunya adalah lulus LHKPN," kata Zainal.

Baca juga: Loloskan Sejumlah Capim KPK yang Tak Taat LHKPN, Ini Pembelaan Pansel

Penelusuran Kompas.com, dalam konteks calon pimpinan KPK, aturan yang mengatur pelaporan LHKPN secara spesifik terdapat pada Pasal 29 huruf k Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada pasal itu, tertulis bahwa untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK, harus memenuhi persyaratan, "mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Tidak ada kalimat lugas yang mengatur apakah LHKPN seorang capim KPK harus dipenuhi ketika ia masih berada dalam tahap seleksi atau ketika sudah terpilih menjadi pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Siapa Wajib Lapor LHKPN?

Adapun, dalam konteks sebagai penyelenggara negara, aturan yang mengatur LHKPN, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2019, penyelenggara negara yang wajib menyerahkan LHKPN ke KPK adalah:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3. Menteri;

4. Gubernur;

5. Hakim;

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

   • Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

   • Pimpinan Bank Indonesia;

   • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

   • Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Polri;

   • Jaksa;

   • Penyidik;

   • Panitera Pengadilan; dan

   • Pemimpin dan Bendahara Proyek.

Baca juga: Polri Dorong Perwira Tinggi yang Ikut Proses Seleksi Capim KPK Perbarui LHKPN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019.HANDOUT/ABROR RIZKY Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019.
Pada 2004, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang LHKPN.

Surat Edaran ini yang juga mewajibkan jabatan-jabatan lain untuk menyampaikan LHKPN, yaitu:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;

2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;

3. Pemeriksa Bea dan Cukai;

4. Pemeriksa Pajak;

5. Auditor;

6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;

7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan

8. Pejabat pembuat regulasi.

Satu tahun kemudian, Men PAN RB kembali menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2005 sebagai pembaruan surat edaran sebelumnya.

Berdasarkan edaran ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Baca juga: Daftar 17 Menteri Kabinet Kerja yang Bolong-bolong Serahkan LHKPN

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka kandidat atau calon penyelenggara tertentu juga diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada KPK, antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari serangkaian aturan ini, tetap tidak dapat memecahkan persoalan kepatuhan capim KPK terhadap LHKPN. Semuanya bergantung kepada interpretasi. Persoalan bertambah rumit mengingat tidak seluruhnya capim KPK berlatar belakang penyelenggara negara.

Tidak Perlu Ubah Aturan

Ahli yang diajukan oleh KPK dalam sidang uji materi terkait hak angket, Refly Harun, usai memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017). KOMPAS.com/Kristian Erdianto Ahli yang diajukan oleh KPK dalam sidang uji materi terkait hak angket, Refly Harun, usai memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat, sebaiknya  calon pimpinan KPK menyampaikan laporan harta kekayaan ke Pansel Capim KPK sejak proses seleksi.

Jadi, tidak perlu menunggu seorang capim menjadi pimpinan KPK terlebihi dahulu, baru menyampaikan LHKPN.

Khusus bagi capim berlatar belakang penyelenggara negara, harus menyerahkan LHKPN teranyarnya.

Sementara bagi capim yang bukan berlatar belakang penyelenggara negara, tidak harus membuat LHKPN. Mereka hanya perlu menyerahkan bukti rekening mereka dan membuat sendiri daftar kekayaan untuk diserahkan ke pansel.

“Yang bukan penyelenggara negara, mereka tinggal sebutkan saja rekeningnya di bank mana, nanti kita hitung uang sama benda bergerak dan tidak bergeraknya,” ujar Refly saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/7/2019).

Saat menjadi anggota pansel hakim Mahkamah Konstitusi (MK), kata Refly, laporan harta kekayaan juga menjadi syarat yang wajib dipenuhi.

Selain uang, dalam laporan harta kekayaan non penyelenggara negara itu juga wajib dicantumkan jika mereka memiliki rumah, tanah, emas, mobil, dan harta lainnya untuk dinilai kewajarannya.

Laporan harta kekayaan, kata Refly, juga akan menjadi acuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening calon tersebut.

“Itu kan untuk menunjukkan kewajaran antara latar belakang pekerjaan dengan harta yang dikumpulkan. Anda dapatkan dari mana uangnya segitu banyak,” kata Refly.

Menurut dia, hal ini bisa menjadi indikator bagaimana pansel mendorong integritas capim KPK, bahkan sejak tahap seleksi. Kebijakan ini dinilai akan menghindari polemik LHKPN yang muncul setiap seleksi dimulai. 

Meski demikian, hal ini tidak mesti sampai mengubah aturan. Sebab, mengubah sebuah aturan, apalagi undang-undang, membutuhkan proses yang lama. Pansel hanya perlu menyepakati interpretasi atas undang-undang yang ada. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X