Kompas.com - 31/07/2019, 13:45 WIB

7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan

8. Pejabat pembuat regulasi.

Satu tahun kemudian, Men PAN RB kembali menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2005 sebagai pembaruan surat edaran sebelumnya.

Berdasarkan edaran ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Baca juga: Daftar 17 Menteri Kabinet Kerja yang Bolong-bolong Serahkan LHKPN

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka kandidat atau calon penyelenggara tertentu juga diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada KPK, antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari serangkaian aturan ini, tetap tidak dapat memecahkan persoalan kepatuhan capim KPK terhadap LHKPN. Semuanya bergantung kepada interpretasi. Persoalan bertambah rumit mengingat tidak seluruhnya capim KPK berlatar belakang penyelenggara negara.

Tidak Perlu Ubah Aturan

Ahli yang diajukan oleh KPK dalam sidang uji materi terkait hak angket, Refly Harun, usai memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017). KOMPAS.com/Kristian Erdianto Ahli yang diajukan oleh KPK dalam sidang uji materi terkait hak angket, Refly Harun, usai memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat, sebaiknya  calon pimpinan KPK menyampaikan laporan harta kekayaan ke Pansel Capim KPK sejak proses seleksi.

Jadi, tidak perlu menunggu seorang capim menjadi pimpinan KPK terlebihi dahulu, baru menyampaikan LHKPN.

Khusus bagi capim berlatar belakang penyelenggara negara, harus menyerahkan LHKPN teranyarnya.

Sementara bagi capim yang bukan berlatar belakang penyelenggara negara, tidak harus membuat LHKPN. Mereka hanya perlu menyerahkan bukti rekening mereka dan membuat sendiri daftar kekayaan untuk diserahkan ke pansel.

“Yang bukan penyelenggara negara, mereka tinggal sebutkan saja rekeningnya di bank mana, nanti kita hitung uang sama benda bergerak dan tidak bergeraknya,” ujar Refly saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/7/2019).

Saat menjadi anggota pansel hakim Mahkamah Konstitusi (MK), kata Refly, laporan harta kekayaan juga menjadi syarat yang wajib dipenuhi.

Selain uang, dalam laporan harta kekayaan non penyelenggara negara itu juga wajib dicantumkan jika mereka memiliki rumah, tanah, emas, mobil, dan harta lainnya untuk dinilai kewajarannya.

Laporan harta kekayaan, kata Refly, juga akan menjadi acuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening calon tersebut.

“Itu kan untuk menunjukkan kewajaran antara latar belakang pekerjaan dengan harta yang dikumpulkan. Anda dapatkan dari mana uangnya segitu banyak,” kata Refly.

Menurut dia, hal ini bisa menjadi indikator bagaimana pansel mendorong integritas capim KPK, bahkan sejak tahap seleksi. Kebijakan ini dinilai akan menghindari polemik LHKPN yang muncul setiap seleksi dimulai. 

Meski demikian, hal ini tidak mesti sampai mengubah aturan. Sebab, mengubah sebuah aturan, apalagi undang-undang, membutuhkan proses yang lama. Pansel hanya perlu menyepakati interpretasi atas undang-undang yang ada. 

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tentukan Status Hukum Bupati Nganjuk dalam 1x24 Jam

KPK Tentukan Status Hukum Bupati Nganjuk dalam 1x24 Jam

Nasional
KPK: OTT Bupati Nganjuk Kerja Sama dengan Bareskrim Polri

KPK: OTT Bupati Nganjuk Kerja Sama dengan Bareskrim Polri

Nasional
UPDATE: 1,71 Juta Kasus Covid-19, Wanti-wanti Mendagri, dan Permintaan Kapolri

UPDATE: 1,71 Juta Kasus Covid-19, Wanti-wanti Mendagri, dan Permintaan Kapolri

Nasional
Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X