Kompas.com - 31/07/2019, 13:23 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif usai bertemu perwakilan Senat dan Panitia Pemilihan Rektor UNJ di Gedung KPK, Rabu (31/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Laode M Syarif usai bertemu perwakilan Senat dan Panitia Pemilihan Rektor UNJ di Gedung KPK, Rabu (31/7/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima kunjungan dari Senat dan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Jakarta di Gedung Merah-Putih KPK, Rabu (31/7/2019).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, KPK akan ikut memantau proses pemilihan Rektor UNJ agar tidak timbul praktik korupsi dalam pemilihan.

"KPK ingin sekali lagi mengimbau agar proses untuk mendapatkan rektor yg baru di UNJ berjalan dengan baik dan jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Laode selepas pertemuan tersebut.

Baca juga: KPK Dapat Banyak Laporan soal Potensi Korupsi pada Pemilihan Rektor

Laode mengingatkan, para pemilik suara dalam pemilihan Rektor UNJ tidak terbuai dengan janji-janji banyak pihak. Secara khusus, Laode meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingi menggunakan hak suaranya dengan bijak.

"Kepada menteri yang memiliki suara 35 persen itu juga harus digunakan dengan wise, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain di luar itu," ujar Laode.

Sementara itu, Ketua Senat UNJ Prof Hafid Abas mengatakan, salah satu kriteria rektor UNJ berikutnya adalah mampu mewujudkan kampus yang bebas dari praktik KKN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Polri Sebut akan Pastikan Keselamatan Dosen UNJ Robertus Robet

"Kami sungguh-sungguh berterimakasih ada pengawalan ada perhatian khusus dari KPK. Kami dari senat tidak ingin memilih tanpa ada pertimbangan yang memenuhi ktiteria kami ya," kata Hafid.

Dikutip dari situs resmi UNJ, proses pemilihan rektor UNJ saat ini dalam tahap pendaftaran calon. Pemilihan rektor bersama Menristekdikti dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2019 mendatang.

Kompas TV Pasca-operasi tangkap tangan Bupati Kudus oleh penyidik KPK, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Minggu (28/7/2019) malam kemarin mendatangi kantor bupati. Ganjar datang untuk memberikan surat pengangkatan Wakil Bupati Kudus, Hartopo sebagai Plt Bupati Kudus. Setelah Plt Bupati Kudus diangkat Ganjar memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa dan berpesan pejabat Kabupaten Kudus kooperatif membantu proses penyidikan KPK. Sebelumnya KPK menggeledah ruang staf khusus bupati kantor, Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan aset daerah Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kantor Dinas PUPR. Penyidik juga sempat memeriksa mobil Terano milik Bupati Kudus yang sempat disebut pelunasannya berasal dari uang hasil suap. Selain mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian, Wakil Bupati Kudus serta Asisten III bidang pemerintahan turut mendampingi KPK dalam proses penggeledahan. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyatakan Bupati Kudus, Muhamad Tamzil dapat terancam hukuman mati karena sebelumnya pernah terjerat pada kasus yang sama. Senada dengan hal itu Indonesia Corruption Watch meminta KPK tidak ragu menuntut hukuman maksimal. Peneliti hukum ICW, Kurnia Ramadhana berharap saat putusan hakim dapat memberikan hukuman terberat karena Bupati Kudus telah terbukti 2 kali melakukan korupsi. Sementara tanggapan berbeda disebut pengamat hukum tata negara Ferry Amsari. Ferry menilai hukuman maksimal bagi Bupati Kudus, Tamzil adalah seumur hidup tidak sampai pada hukuman mati. Namun tindakan pidana tidak memberikan efek jera bagi koruptor yang terpenting adalah pencabutan hak politik. Terlibatnya Bupati Kudus dalam kasus korupsi untuk kedua kalinya semakin menguatkan usulan melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk maju di kontestasi politik. #BupatiKudus #KasusKorupsi #KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Nasional
Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Nasional
Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Nasional
OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

Nasional
UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

Nasional
Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Nasional
Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Kegiatan Olahraga di Daerah Level 3-2

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Kegiatan Olahraga di Daerah Level 3-2

Nasional
Sejarah Pertempuran Laut Arafuru antara Indonesia dan Belanda

Sejarah Pertempuran Laut Arafuru antara Indonesia dan Belanda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.