Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Yakin Gerindra, PAN, dan Demokrat Tak Akan Masuk ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 31/07/2019, 10:17 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yakin partainya tidak akan sendirian menjadi oposisi pemerintah pada periode mendatang.

Ia memprediksi parpol koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 akan tetap berada di luar pemerintahan.

Artinya Gerindra, PAN dan Demokrat tidak akan mendapat kursi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Saya kok yakin PKS enggak akan sendirian di luar kabinet. Akan ada partai lain. Dan tentu tidak semuanya akan ada di kabinet," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Seluruh Konstituen Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Hidayat menambahkan, sejumlah elite pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf telah mengeluarkan pernyataan yang memberikan sinyal bahwa tak ada penambahan jumlah parpol dalam koalisi pendukung pemerintah.

Seperti diketahui pada Pilpres 2019 pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung enam parpol yang memiliki kursi di DPR dan empat parpol di luar parlemen.

Enam parpol di DPR yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura. Sedangkan empat parpol lainnya adalah PSI, PKPI, PBB dan Perindo.

Baca juga: Ketua DPP Yakin PKS Tak Sendirian di Luar Pemerintahan

"Kita juga kan dengar beberapa tokoh dari beberapa partai menyebut sudah cukup yang ada, gemuk, jangan sampai obesitas dan mengurangi kursi mereka," kata Hidayat.

"Maka sebaiknya Pak Jokowi fokus saja pada koalisi beliau karena mereka juga sudah mengajukan nama (calon menteri) yang sangat banyak kan," ucapnya.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui putri proklamator Bung Karno yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri. Prabowo tiba di kediaman Rachmawati pada Sabtu (27/7) sore. Dalam pertemuan sekitar 2 jam itu, Prabowo membahas dinamika politik nasional saat ini, termasuk pertemuannya dengan presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, Rachmawati memberikan masukan kepada Prabowo untuk tetap berada di barisan oposisi. Sebelumnya pada Rabu (24/7) lalu, Prabowo menemui putri proklamator Bung Karno lainnya yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Prabowo bertemu dengan kakak Rachmawati itu untuk membahas dinamika politik nasional pasca-pilpres. Prabowo didampingi Sekjen Ahmad Muzani dan Ketua DPP Gerindra Edi Prabowo. Sementara Megawati didampingi beberapa tokoh, di antaranya Kepala BIN Budi Gunawan dan putra megawati, Prananda Prabowo. #RachmawatiSoekarnoputri #Prabowo #Megawati
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com