PKS Yakin Gerindra, PAN, dan Demokrat Tak Akan Masuk ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 31/07/2019, 10:17 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid yakin partainya tidak akan sendirian menjadi oposisi pemerintah pada periode mendatang.

Ia memprediksi parpol koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 akan tetap berada di luar pemerintahan.

Artinya Gerindra, PAN dan Demokrat tidak akan mendapat kursi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Saya kok yakin PKS enggak akan sendirian di luar kabinet. Akan ada partai lain. Dan tentu tidak semuanya akan ada di kabinet," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Seluruh Konstituen Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Hidayat menambahkan, sejumlah elite pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf telah mengeluarkan pernyataan yang memberikan sinyal bahwa tak ada penambahan jumlah parpol dalam koalisi pendukung pemerintah.

Seperti diketahui pada Pilpres 2019 pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung enam parpol yang memiliki kursi di DPR dan empat parpol di luar parlemen.

Enam parpol di DPR yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura. Sedangkan empat parpol lainnya adalah PSI, PKPI, PBB dan Perindo.

Baca juga: Ketua DPP Yakin PKS Tak Sendirian di Luar Pemerintahan

"Kita juga kan dengar beberapa tokoh dari beberapa partai menyebut sudah cukup yang ada, gemuk, jangan sampai obesitas dan mengurangi kursi mereka," kata Hidayat.

"Maka sebaiknya Pak Jokowi fokus saja pada koalisi beliau karena mereka juga sudah mengajukan nama (calon menteri) yang sangat banyak kan," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Nasional
6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

Nasional
39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Nasional
Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Nasional
Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Nasional
KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

Nasional
Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X