Wapres Sebut Ada Wacana Pengelolaan BPJS Kesehatan Libatkan Pemda

Kompas.com - 31/07/2019, 08:38 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan Kompas.com/ Luthfia Ayu AzanellaIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tengah mewacanakan pelibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu, kata Kalla, merupakan salah satu poin yang disepakati dalam pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Pemerintah Sepakati Usulan Kenaikan Premi BPJS Kesehatan

Kalla mengatakan, pelibatan Pemda dalam mengelola BPJS Kesehatan bisa mengurangi defisit yang terus membengkak. Sebab, beban pembiayaan tak hanya berada di pusat, tetapi terbagi ke daerah.

"Kami juga setuju BPJS itu diotonomkan ke daerah. Bahwa sama dengan pemerintah. Karena tak mungkin suatu instansi bisa mengontrol 200 juta lebih anggotanya. Harus didaerahkan. Didesentralisasi," ujar Jalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Supaya rentang kendalinya, supaya 2.500 (rumah sakit) yang melayani BPJS bisa dibina, diawasi oleh gubernur dan bupati setempat. Sehingga sistemnya lebih dekat. Orang lebih mudah melayani masyarakat," lanjut Wapres.

Baca juga: Defisit Rp 7 Triliuan, BPJS Kesehatan Dibayangi Denda Puluhan Miliar Rupiah

Kalla mengatakan, desentralisasi pengelolaan BPJS Kesehatan harus segera dimulai untuk mengurangi defisit yang terus membengkak di masa mendatang.

Ia menilai Pemda sudah siap jika dilibatkan mengelola BPJS Kesehatan. Ia mengatakan dengan sistem online data penduduk sudah terintegrasi, Pemda sudah bisa mengaksesnya untuk turut mengelola BPJS Kesehatan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Diprediksi Defisit Lagi, Sri Mulyani Tak Mau Jor-joran Beri Dana Talangan

"Buktinya kan dengan ini menjadi, mau dibilang pengendaliannya susah. Terjadi defisit. Tahun ini kurang lebih Rp 29 triliun. Kalau begini terus, Tahun depan diperkirakan bisa Rp 40 triliun. Tahun depannya lagi bisa Rp 100 triliun," ujar Kalla.

"Jadi sistemnya harus diubah. Jadi berapa sih orang daerah yang masuk ke lingkungan dia. Kan tak banyak. Minta surat pindah saja, sederhana bisa. Sekarang semua online. Kan gampang," lanjut Wapres.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Nasional
Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Nasional
Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X