Wapres Sebut Ada Wacana Pengelolaan BPJS Kesehatan Libatkan Pemda

Kompas.com - 31/07/2019, 08:38 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan Kompas.com/ Luthfia Ayu AzanellaIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tengah mewacanakan pelibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu, kata Kalla, merupakan salah satu poin yang disepakati dalam pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Pemerintah Sepakati Usulan Kenaikan Premi BPJS Kesehatan

Kalla mengatakan, pelibatan Pemda dalam mengelola BPJS Kesehatan bisa mengurangi defisit yang terus membengkak. Sebab, beban pembiayaan tak hanya berada di pusat, tetapi terbagi ke daerah.

"Kami juga setuju BPJS itu diotonomkan ke daerah. Bahwa sama dengan pemerintah. Karena tak mungkin suatu instansi bisa mengontrol 200 juta lebih anggotanya. Harus didaerahkan. Didesentralisasi," ujar Jalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Supaya rentang kendalinya, supaya 2.500 (rumah sakit) yang melayani BPJS bisa dibina, diawasi oleh gubernur dan bupati setempat. Sehingga sistemnya lebih dekat. Orang lebih mudah melayani masyarakat," lanjut Wapres.

Baca juga: Defisit Rp 7 Triliuan, BPJS Kesehatan Dibayangi Denda Puluhan Miliar Rupiah

Kalla mengatakan, desentralisasi pengelolaan BPJS Kesehatan harus segera dimulai untuk mengurangi defisit yang terus membengkak di masa mendatang.

Ia menilai Pemda sudah siap jika dilibatkan mengelola BPJS Kesehatan. Ia mengatakan dengan sistem online data penduduk sudah terintegrasi, Pemda sudah bisa mengaksesnya untuk turut mengelola BPJS Kesehatan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Diprediksi Defisit Lagi, Sri Mulyani Tak Mau Jor-joran Beri Dana Talangan

"Buktinya kan dengan ini menjadi, mau dibilang pengendaliannya susah. Terjadi defisit. Tahun ini kurang lebih Rp 29 triliun. Kalau begini terus, Tahun depan diperkirakan bisa Rp 40 triliun. Tahun depannya lagi bisa Rp 100 triliun," ujar Kalla.

"Jadi sistemnya harus diubah. Jadi berapa sih orang daerah yang masuk ke lingkungan dia. Kan tak banyak. Minta surat pindah saja, sederhana bisa. Sekarang semua online. Kan gampang," lanjut Wapres.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X