Koopssus TNI, Gabungan Pasukan Elite "Beku" yang Dihidupkan Lagi

Kompas.com - 31/07/2019, 07:42 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berfoto bersama anggota Komando Operasi Khusus TNI di Mabes TNI, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berfoto bersama anggota Komando Operasi Khusus TNI di Mabes TNI, Selasa (30/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto telah meresmikan Komando Operasi Khusus TNI ( Koopssus TNI) di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/7/2019).

Koopssus TNI merupakan kesatuan elite yang anggotanya merupakan gabungan dari prajurit-prajurit pasukan khusus tiga angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

"Sebagai satuan elite, personel Koopssus TNI yang berasal dari pasukan khusus dari ketiga matra merupakan prajurit-prajurit pilihan," kata Hadi dalam upacara peresmian.

Baca juga: Panglima TNI Resmikan Koopssus, Satuan Gabungan Pasukan Elite TNI

Hadi mengatakan, personel Koopssus mempunyai kualifikasi untuk melakukan berbagai operasi khusus dalam upaya pemberantasan aksi terorisme, baik di dalam maupun luar negeri yang menuntut kecepatan dan keberhasilan tinggi.

"Tugas dari Koopssus TNI adalah mengatasi aksi terorisme, baik dalam maupun luar negeri yang mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia," kata Hadi.

Hadi menjelaskan, Koopssus TNI memiliki tiga fungsi dalam pemberantasan terorisme, yaitu penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Baca juga: Koopssus Dibentuk TNI untuk Ikut Berantas Terorisme

Koopssus TNI akan lebih berperan dalam fungsi penangkalan dengan cara melakukan observasi jarak dekat.

Dari 500 anggota Koopssus, 400 orang di antaranya merupakan personel yang menjalankan fungsi penangkalan terorisme, sedangkan 100 personel lain atau satu kompi melakukan penindakan aksi terorisme.

"Penangkal di dalamnya adalah surveillence yang isinya juga intelijen, 80 persen yang kita laksanakan adalah surveillence atau observasi jarak dekat," ujar Hadi.

Baca juga: Resmikan Koopssus, Panglima TNI Sebut Telah Selesaikan Satu Program Prioritas

Hadi menuturkan, secara struktural, Koopssus TNI berada di bawah komando Panglima TNI. Harapannya, Panglima TNI dapat segera menggerakkan pasukan tersebut dengan cepat.

"Ketika ada ancaman dari dalam maupun luar negeri, Panglima TNI langsung bisa memerintahkan untuk bergerak dengan cepat dengan tingkat keberhasilan sangat tinggi," kata Hadi.

Koopssus TNI dikomandoi oleh Brigjen TNI Rochadi yang sebelumnya merupakan Direktur A Badan Intelijen Strategis TNI.

Baca juga: Mengenal Koopssus TNI, Satuan Elite Gabungan Tiga Matra TNI

Koopssus TNI nanti akan disiapsiagakan di Mabes TNI dan sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan salam komando bersama Komandan Komando Operasi Khusus TNI Brigjen TNI Rochadi selepas peresmian Koopssus TNI di Mabes TNI, Selasa (30/7/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan salam komando bersama Komandan Komando Operasi Khusus TNI Brigjen TNI Rochadi selepas peresmian Koopssus TNI di Mabes TNI, Selasa (30/7/2019).

Hadi menambahkan, pembentukan Koopssus TNI tersebut tak berarti bahwa TNI menihilkan peran pasukan khusus yang sudah ada di setiap angkatan.

Menurut Hadi, Koopssus TNI justru dibentuk untuk menyinergikan ketiga angakatan supaya dapat mengatasi ancaman yang datang dari darat, laut, dan udara.

"Sehingga diperlukan interoperability, kesamaan, dan TNI menyiapkan doktrin, kemudian sarana dan prasana untuk kemudian menggerakkan pasukan khusus tersebut. Itu yang paling penting," kata Hadi.

Bukan barang baru

Koopssus TNI sendiri bisa dibilang bukan barang baru di lingkungan TNI.

Pada 2015, kesatuan serupa yang dinamakan Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopsusgab) dibentuk oleh Panglima TNI ketika itu Jenderal TNI Moeldoko.

Baca juga: Jokowi Setujui Pengaktifan Koopsusgab TNI, Ini Tugas-tugasnya...

Namun, setelah Moeldoko turun dari jabatannya, Koopsusgab rupanya sempat dibekukan. Wacana pengaktifan kembali Koopsusgab pun muncul pada 2018 sebagai efek aksi teror di Surabaya.

Wacana reaktivasi Koopsusgab saat itu menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang mendukung, Koopsusgab dinilai perlu dihadirkan kembali untuk membantu Polri memberantas terorisme.

Adapun kelompok yang menentang mempertanyakan dasar hukum pengaktifan kembali Koopsusgab.

Baca juga: Pembentukan Koopsusgab TNI Atasi Terorisme Dinilai Belum Mendesak

Revisi UU Antiterorisme yang saat itu masih dibahas di DPR juga dinilai lebih krusial dibanding pengaktifan kembali Koopsusgab.

Wacana pengaktifan kembali Koopsusgab akhirnya terwujud pada 2019 setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum pembentukan Koopssus TNI.

Perpres itu menyatakan, Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam ataupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Baca juga: Soal Pro-Kontra Payung Hukum Koopsusgab, Ini Penjelasan Moeldoko

Hadi mengatakan, UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) juga telah mengatur peran serta TNI dalam pemberantasan terorisme.

Pasal 43I Ayat (1) UU itu menyatakan, tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

"Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah menjadi amanat undang-undang, terutama bila dipandang bahwa ancaman tersebut sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, ataupun keselamatan segenap bangsa Indonesia," kata Hadi.

Baca juga: Yang Perlu Diketahui dari Koopsusgab, Gabungan Satuan Elite TNI Tumpas Teroris

Pasukan elite TNIfacebook Moeldoko Pasukan elite TNI

Hadi mengakui, Koopssus tidak berbeda dengan Koopssusgab yang dibentuk oleh Moeldoko.

"Sama, itu yang dibentuk Jenderal Moeldoko sebetulnya adalah kelanjutan, pada waktu itu belum ada UU, sekarang sudah UU, perpresnya," kata Hadi.

Polri siap kerja sama

Dalam menjalankan tugasnya memberantas terorisme, kata Hadi, Koopssus TNI akan bekerja sama dengan dua instansi lain, yakni Kepolisian Negara RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Baca juga: Moeldoko: Siapa yang Enggak Takut Koopsusgab, Hayo Ngomong...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri akan berkoordinasi dengan Koopssus TNI sebagai sesama tim pemberantas terorisme.

"Kaitannya dengan implementasi koordinasi dan sinergi di lapangan itu dalam rangka, satu untuk preventive strike, atau justru langsung melakukan strike serangan langsung," ujar Dedi di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan.

Baca juga: Komnas HAM: Pelibatan Koopsusgab TNI Berantas Terorisme Berpotensi Keblabasan

Selain tindakan pencegahan, Densus dan Koopssus juga berkoordinasi untuk melakukan tindakan menyerang secara langsung untuk penanggulangan aksi terorisme.

Menurut Dedi, hal tersebut sudah dilakukan selama ini dalam pelaksanaan operasi khusus. Contohnya saat pengejaran kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora dan pembebasan sandera dari kelompok ekstremis Abu Sayyaf.

"Di Indonesia kita lakukan pengejaran penangkapan terhadap kelompok terorisme seperti Ali Kalora yang gerilya di hutan ataupun yang di Papua kita ada Satgas Minangkawi, seperti itu," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Nasional
Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Nasional
UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

Nasional
Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Nasional
Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Nasional
Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

Nasional
Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Nasional
Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X