Tandatangani MoU dengan Menteri Susi, Kapolri Bentuk Satgas "Illegal Fishing"

Kompas.com - 30/07/2019, 21:39 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjisatuti dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat menandatangani MoU di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjisatuti dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat menandatangani MoU di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri akan membentuk satgas illegal fishing yang akan bergabung dengan satgas serupa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hari ini,  Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjisatuti tentang sinergitas pengamanan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

"Dalam penegakan hukum, Polri akan membentuk satgas seperti satgas illegal fishing yang nantinya akan digabungkan dengan satgas dari KKP," kata Tito melalui keterangan tertulis, Selasa.

Baca juga: Menteri Susi: Illegal Fishing Di Mana Pun Harus Dibasmi...

Pada kesempatan itu, Susi mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei, jumlah nelayan di Indonesia mengalami penurunan 50 persen selama 2003-2013.

Pada periode yang sama, kata dia, Indonesia kehilangan 115 perusahaan eksportir karena menurunnya jumlah ikan.

Penurunan ikan itu disebabkan pencurian ikan atau illegal fishing serta kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan terlarang.

Namun, dengan menenggelamkan kapal ilegal sesuai peraturan yang berlaku, Susi mengatakan bahwa jumlah kapal asing yang melakukan penangkapan ilegal menurun 90 persen.

Baca juga: Buru Kapal Illegal Fishing, Susi Ajak Negara Lain Buka-bukaan

Maka dari itu, Susi menilai, diperlukan kerja sama dengan pihak Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di industri perikanan.

"Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kerja sama oleh Polri dalam menata dan melakukan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang terdapat di industri perikanan," tutur Susi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X