Kompas.com - 30/07/2019, 18:48 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai hukuman mati bagi koruptor yang tertangkap dua kali harus ditegakkan sesuai aturan.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi peluang diterapkannya hukuman mati kepada Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang menjadi tersangka korupsi jual beli jabatan.

"Ya tergantung hukum. Kalau memang hukum dua kali lebih berat ya (silakan). Tapi tidak bisa langsung hukuman mati dengan hanya Rp 250 juta. Bukan di situ. Tergantung hukumnya. Tergantung hakim," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/7/2019).

Baca juga: KPK Akan Pertimbangkan Ulang Ancaman Hukuman Mati dalam Kasus Korupsi Bupati Kudus

"Kita tidak bisa menghakimi orang dari luar. Gitu kan. Tapi bahwa dia tidak insyaf ya benar-benar. Tapi sesuai hukum lah. Perbuatannya saja," lanjut Wapres.

Kalla menambahkan vonis pengadilan biasanya mencabut hak politik terpidana jika pelanggaran yang diperbuat sangat berat.

Karena itu hakim mencabut hak politik terpidana selama beberapa tahun di beberapa putusan pengadilan. Hal itu dilakukan agar mereka tak lagi menjadi politisi yang berpotensi menyelwengkan anggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaliknya, jika hak politiknya tak dicabut, Kalla menilai politisi yang menjadi terpidana korupsi tetap boleh mencalonkan diri kembali selama tak melanggar peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Bupati Kudus Terancam Hukuman Mati? Ini Penjelasan Ahli Hukum

"Ada kriteria, ada vonis putusan pengadilan yang mengatakan dia tidak boleh aktif di politik selama beberapa tahun. Mungkin keputusan yang diambil tidak ada itu (di kasus Bupati Kudus). Jadi selesai ya kembali kepada manusia normal," ujar Kalla.

"Jadi tidak bisa kita mengatakan setiap orang kena hukuman korupsi ya tergantung hukumnya. Ini kan balik ke hukum saja. Kalau memang pengadilan mengatakan anu, politiknya dilarang tidak bisa. Tapi Selama dia tidak dilarang ya dia bisa. Gitu kan," lanjut Wapres.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, tuntutan hukuman mati dapat dikenakan terhadap Bupati M Tamzil karena sudah dua kali terjerat kasus korupsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Sudah Capai 10 Juta Suntikan Per Minggu

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Sudah Capai 10 Juta Suntikan Per Minggu

Nasional
Gubernur DKI Anies Baswedan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Gubernur DKI Anies Baswedan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Nasional
Ada Penyerangan Terhadap Tenaga Kesehatan, Wapres Minta Masyarakat Papua Tetap Tenang

Ada Penyerangan Terhadap Tenaga Kesehatan, Wapres Minta Masyarakat Papua Tetap Tenang

Nasional
PPKM Level 2 di Pulau Sumatera Diperpanjang Hingga 4 Oktober, Ini Daftarnya

PPKM Level 2 di Pulau Sumatera Diperpanjang Hingga 4 Oktober, Ini Daftarnya

Nasional
Irjen Napoleon Diperiksa Polri Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Diperiksa Polri Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Diperiksa Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Tiba di Gedung KPK

Diperiksa Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

Nasional
Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Nasional
Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

Nasional
Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Nasional
Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Nasional
Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.