Jika Ibu Kota Pindah, Menpan RB Pastikan Jutaan ASN Pusat Ikut Pindah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, apabila ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, maka jutaan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat juga ikut pindah.

Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.

"Sudah direncanakan, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah," kata Syafruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Syafruddin mengatakan, jumlah ASN yang berdinas di pemerintah pusat berjumlah sekitar 1 juta orang. Dengan demikian, ada kemungkinan seluruh ASN yang terkait itu juga ikut pindah.

"Iya, iya, sudah kami (rencanakan untuk pindah). Ini di kementerian/lembaga di pusat. Ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Kan Memang dari Dulu Saya Bilang Ibu Kota Pindah ke Kalimantan...

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La,Surabaya, Senin, (29/7/2019).

"Iya, nanti diumumkan (perpindahan ibu kotanegara)," kata Bambang.

Namun, Kementerian PPN/Bappenas enggan menyebut provinsi mana di Pulau Kalimantan yang bakal dipilih Presiden sebagai ibu kota baru.

"Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul)," ujar Bambang.

Saat ini, ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Pada tahap awal, nantinya ibu kota baru akan menampung 1,5 juta penduduk.

Baca juga: Jika Tak Dipilih Jadi Ibu Kota Baru, Kalsel Tetap Dapat Imbas Ekonomi

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.

Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.