Kompas.com - 30/07/2019, 14:15 WIB
Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (29/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (29/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengancam akan melaporkan saksi yang tidak memberikan keterangan jujur dalam persidangan sengketa hasil pemilu legislatif ke polisi.

Arief menyebut, saksi bisa saja dipidana jika memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen.

Hal ini Arief sampaikan saat memeriksa perkara yang dimohonkan PDI Perjuangan untuk DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan V.

Awalnya, saksi yang dihadirkan PDI Perjuangan, Arsat Bestari, menyampaikan tudingan penggelembungan suara untuk Partai Perindo di dua TPS di Jambi Selatan.

Akan tetapi, tudingan ini dibantah oleh saksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernama Husin.

Baca juga: Saat Hakim MK Beri Kuliah Hukum dan Demokrasi di Tengah Sidang

Husin mengatakan, di dua TPS tersebut memang terjadi koreksi pencatatan suara lantaran ada kesalahan pencatatan perolehan suara Perindo.

Koreksi ini dilakukan setelah pembukaan kotak suara dilakukan di rapat pleno rekapitulasi di tingkat kelurahan. Pembukaan kotak suara itu, menurut Husin, disetujui oleh seluruh saksi partai termasuk saksi PDI-P.

"Apakah Pak Arsat tanda tangan di sini (surat persetujuan pembukaan kotak suara)?" tanya Hakim Enny Nurbaningsih di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa.

"Tanda tangan, Yang Mulia. Saya menyaksikan langsung," kata Husin.

Arsat membantah keterangan Husin. Ia mengaku tak pernah menandatangani dokumen persetujuan pembukaan kotak suara.

Untuk menengahi keterangan itu, Enny meminta Arsat menuliskan tanda tangannya di secarik kertas untuk dicocokan.

"Pak Arsat, semua yang bersaksi tadi tidak boleh melakukan kebohongan. Kalau kemudian nanti kita cocokkan (tanda tangan), ternyata sama, Bapak akan kena sanksi kalau ternyata bohong ya," ujar Enny.

Menimpali Enny, Arief menyebut bahwa MK bisa saja meminta bantuan Reserse Kriminal Polri untuk mengecek kebenaran tanda tangan Arsat.

Baca juga: Hakim MK Cecar Petugas KPPS yang Jadi Saksi PKB di Sidang Pemilu Legislatif

Jika tanda tangan tersebut cocok dan saksi terbukti berbohong, maka bukan tidak mungkin MK mempolisikan saksi.

"Ini juga untuk yang lain ya, kalau membawa ketarangannya palsu ya bisa kita laporkan polisi untuk ditindaklanjuti sebagai perkara pidana surat palsu ya," kata Arief.

Majelis hakim lantas mencocokkan tanda tangan yang telah dituliskan Arsat. Cocok atau tidaknya tanda tangan itu akan dinilai Mahkamah kemudian.

Sebelum menutup pemeriksaan perkara, Arief kembali mengingatkan saksi untuk tak memberikan keterangan palsu.

"Nanti Mahkamah yang menilai, kita yakin yang mana. Karena saya kalau bimbing disertasi saya tahu mana yang bohong mana yang tidak," kata dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Sengketa Pilegs di Mahkamah Konstitusi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Nasional
TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

Nasional
UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X