JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta telah beberapa kali digaungkan. Bahkan, ternyata di era Presiden RI pertama Soekarno pun sempat ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Begitu pula di era presiden-presiden selanjutnya, yakni Soeharto, BJ Habibie, Soesilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Semuanya memiliki preferensi kota yang berbeda-beda.
Namun, kajian pemindahan ibu kota baru dimatangkan di era pemerintahan Jokowi. Sejak tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) melakukan kajian untuk merintis ibu kota baru di Palangkaraya.
Baca juga: Indonesia Ingin Belajar dari Brazil Soal Pemindahan Ibu Kota
Terdapat beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan Ibu Kota, mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, hingga tata kota.
Jokowi memastikan, kota yang akan dijadikan ibu kota baru berada di luar Jawa. Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa ibu kota baru tidak akan seperti Jakarta saat ini di mana menjadi pusat segala aktivitas.
Jika dipindahkan ke tempat baru, maka hanya kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Setidaknya ada tiga daerah yang menjadi kandidat ibu kota baru, yakni Kawasan Segitiga Palangkaraya yang terletak Kalimantan Tengah, serta Bukit Nyuling di Gunung Mas dan Bukit Soeharto yang terletak di Kalimantan Timur.
Presiden Jokowi menilai, kondisi infrastruktur di Kalimantan, khususnya di bagian timur, cocok untuk menjadi calon ibu kota baru Indonesia. Bahkan, nama Kalimantan Timur sudah muncul dalam studi sekitar 1,5 tahun ini.
Baca juga: Bappenas: Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Pemindahan Ibu Kota
Tiga alasan Jokowi melirik Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, yakni infrastruktur sudah cukup lengkap, fasilitas umum yang mendukung, serta terpisah dari pusat ekonomi dan bisnis.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran juga telah mempersiapkan lahan lebih dari 300.000 hektar untuk persiapan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya.
Tidak mau kalah, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengajukan Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai calon ibu kota negara.
Ia mengatakan, wilayahnya punya lahan luas dan kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai kawasan strategis pembangunan industri.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pihaknya merancang dua skenario pemindahan ibu kota.
Dalam skenario pertama, butuh lahan seluas 40.000 hektar apabila jumlah penduduknya mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.
"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektar, itu skenario yang pertama," kata Bambang.