Di Balik Manuver Partai Koalisi Minus PDI-P

Kompas.com - 30/07/2019, 08:32 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh (memegang microphone), memberikan keteragan usai pertemuan partai politik koalisi Jokowi-Maruf di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). Pertemuan partai-partai koalisi tidak dihadiri PDI-P. KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh (memegang microphone), memberikan keteragan usai pertemuan partai politik koalisi Jokowi-Maruf di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). Pertemuan partai-partai koalisi tidak dihadiri PDI-P.

"Empat ketua umum itu sampai pada satu titik pandangan dan pendapat yang sama. Pertama bahwa koalisi KIK itu sudah solid, sehat, dan kuat sehingga harus dijaga dan dipertahankan. Kami tidak membicarakan sama sekali terkait isu terkini yang beredar yakni kami belum berpikir sekalipun untuk mengembangkan atau melebarkan koalisi,” kata Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerald Plate sehari setelah pertemuan Ketua Umum dan Sekjen 4 partai politik minus PDI-P.

Masuknya Partai Gerindra memang membuat partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf terganggu. Mereka mengorbankan banyak hal dalam Pilpres yang baru saja berlalu. Wajar, jika mereka tak ingin koalisi dimasuki oleh anggota baru.

Lantas, substansi penolakan partai koalisi atas kemungkinan masuknya Gerindra apa sih?

Pangkal soal

Ada sejumlah dugaan yang berkembang. Sumber dari program AIMAN yang tayang pada Senin (29/7/2019) pukul 20.00 di KompasTV menyebutkan, ada sejumlah hal yang menjadi pangkal soalnya.

Pertama, soal kursi Kabinet khususnya Jaksa Agung yang hendak dipertahankan Partai Nasdem.

Kedua, soal kursi ketua MPR. Partai koalisi minus PDI-P tidak ingin kursi pimpinan jatuh ke tangan Gerindra.

Ketiga, kemungkinan berkurangnya jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf ke depan jika anggota baru masuk.

Saat saya mengonfirmasi soal ini kepada politisi ke empat parpol, semuanya menolak membenarkan.

Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerald Plate menjawab dalam bahasa politik.

"Partai Nasdem sejak awal bergabung bersama Koalisi Jokowi, memberikan kewenangan kepada Presiden tanpa syarat!"

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Maret: Tambah 176, Total Pasien Covid-19 Meninggal 36.897 Orang

UPDATE 4 Maret: Tambah 176, Total Pasien Covid-19 Meninggal 36.897 Orang

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sehat

Kemenkes: Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sehat

Nasional
Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Virus Corona B.1.1.7

Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Virus Corona B.1.1.7

Nasional
UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

Nasional
Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

Nasional
Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Nasional
Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Nasional
KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Nasional
KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

Nasional
Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Nasional
Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Nasional
Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Nasional
Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X